Data Bulog tidak Bisa Jadi Rujukan
Ilustrasi penjual beras. (FOTO: Medcom.id)
Jakarta: Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengaku ragu akan keabsahan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyajikan data pangan, terutama beras. Lantas, ia kini berupaya membentuk tim pengkaji data sendiri yang dianggap lebih valid dan kredibel.

"BPS bilang kebutuhan masyarakat Indonesia itu 2,7 juta ton per bulan. Saya masih ragu cara berhitung itu. Kalau ada 260 juta orang, per tahun semua konsumsi 130 kilogram, berarti itu dipukul rata, dong. Bayi juga makan nasi. Tapi kan bayi belum makan nasi. Kalaupun beras, paling jadi bubur. Tapi paling berapa sih angkanya, tidak besar," ujar Budi di kantornya, Rabu, 19 September 2018.

Saat dimintai tanggapan terkait dengan hal itu, pengamat pertanian Khudori menilai pembentukan tim Bulog sedianya bukan suatu masalah selama data yang dikumpulkan tim itu hanya digunakan untuk keperluan internal perseroan.

"Kalau sebagai data pembanding, tidak apa. Asalkan tidak untuk di-publish," ujar Khudori kepada Media Indonesia, Rabu, 19 September 2018.

Yang jadi persoalan ialah apabila Bulog meminta data tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.

"Jika merujuk pada UU Statistik, data itu sumbernya satu, hanya satu, BPS. Tiap-tiap kementerian lembaga boleh punya data, tapi hanya untuk kepentingan internal," ujar dia.

UU yang dimaksud Khudori ialah UU No 16/1997 tentang Statistik. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU tersebut dikatakan statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab badan. Badan yang dimaksud di situ ialah BPS.

Menurutnya, Bulog juga tidak bisa dan tidak boleh memaksa data mereka dipakai sebagai rujukan pengambil keputusan. "Lagian memang berapa aparat pengumpul data yang dimiliki Bulog? Pasti kecil. Tidak mungkin dibandingkan dengan BPS."

Budi Waseso mengklaim tim pengkaji yang dibentuknya bakal terdiri atas para ahli. Data hasil kajian itu, lanjutnya, nantinya diberikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti sebagai dasar pengambilan keputusan. "Tetapi kalau ada yang mau membantah, ya silakan dibantah," tandasnya.

Wewenang Bulog

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kembali menekankan bahwa keputusan impor beras sepenuhnya berada di bawah kendali rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Semua keputusan, kata dia, dari besaran hingga waktu diputuskan di dalam rakor yang di dalamnya juga dihadiri Menteri Pertanian dan Dirut Bulog.

"Yang pasti, keputusan impor dua ton itu adalah hasil rapat kordinasi. Kemudian saya keluarkan surat tugas. Bukan Kementerian Perdagangan yang impor, melainkan Bulog sebagai penerima tugas. Mereka yang datangkan dan buka tender. Siapa saja eksportirnya, itu semua bisa dilihat di situs Bulog. Tidak bisa itu dimain-mainkan. Itu sudah sesuai alur," tegas Enggartiasto. (Media Indonesia)

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id