Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Berantas Fintech Ilegal, AFPI Sertifikasi Direksi Fintech Lending

Ekonomi fintech
Nia Deviyana • 20 Juni 2019 14:09
Jakarta: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerapkan pembekalan dan sertifikasi kepada para pemegang saham, komisaris dan direksi penyelenggara fintech lending.
 
Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede menuturkan era 4.0 memiliki konsekuensi negatif di mana dikhawatirkan ada pihak yang ikut mendompleng di industri digital. Ini juga menjadi upaya memberantas tumbuhnya fintech lending ilegal.
 
"AFPI telah melakukan serangkaian kebijakan, code of conduct dan hal-hal lainnya sekaligus melakukan literasi keuangan. Untuk itu AFPI juga mengharapkan masyarakat lebih bijak dan waspada terhadap keberadaan pihak-pihak ilegal tersebut," ujar melalui keterangan resminya, Kamis, 20 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


AFPI sebelumnya juga telah melakukan standardisasi dan sertifikasi bagi proses penagihan fintech lending, yakni pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan. Selain jugamengimbau masyarakat untuk meminjam uang di fintech peer to peer (P2P) lending yang legal, atau yang sudah terdaftar maupun berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 
"Langkah ini sebagai upaya agar keamanan dan kenyamanan masyarakat saat peminjaman dan bertransaksi terlindungi," tambah dia.
 
Tumbur menambahkan AFPI merupakan mitra OJK dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan jasa Fintech Lending.
 
Seluruh praktek bisnis anggota AFPI mengacu arsitektur AFPI yang diawasi oleh komite etik. Arsitektur AFPI terdiri dari policy advocacy, code of conduct (CoC) atau pedoman perilaku sebagai dasar AFPI menjalankan market conduct, literasi dan edukasi, data, knowledge, intelligence, dan kolaborasi.
 
Tumbur menegaskan AFPI mendukung upaya OJK untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, yakni mengenai pembatasan akses data digital pribadi oleh fintech lending. Selama belum ada undang-undang (UU) perlindungan data pribadi yang bisa menjerat pelaku penyalahgunaan data ini, fintech lending hanya bisa mengakses data tiga fitur dari smartphone (gawai) nasabah peminjamnya, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi.
 
"Ini yang membedakan antara fintech legal dan ilegal. Kalau ilegal pasti akan mengakses semua data pribadi nasabahya. Seluruh member AFPI diminta untuk taat pada aturan yang ditetapkan OJK ini," ucap Tumbur.
 
Ketua Harian AFPI Kuseryansyah mengatakan, selain memastikan status fintech legal, konsumen seharusnya mencermati syarat dan ketentuan yang diminta aplikasi pinjaman, seperti besaran bunga, lama pinjaman dan denda keterlambatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak terjebak di banyak pinjaman online.
 
"AFPI telah memiliki saluran informasi dan pengaduan nasabah fintech lending, yakni JENDELA. AFPI terbuka mendengarkan keluhan nasabah. AFPI hadir untuk turut mendukung program pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Pemanfaatan Fintech Lending diharapkan lebih maksimal untuk mengisi credit gap dan untuk melayani masyarakat unbanked, underserved," tutur Kuseryansyah.
 
Keberadaan fintech ilegal masih sangat merugikan industri fintech lending ini. Sejak Januari 2018, Satgas Waspada Investasi OJK telah memblokir 947 entitas fintech ilegal di mana untuk 2019 sendiri mencapai 543 fintech ilegal yang diblokir dan pada 2018 sebanyak 404 fintech ilegal.
 
Perusahaan fintech dikatakan ilegal karena tidak terdaftar di OJK, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, bahwa seluruh penyelenggaraan fintech lending harus sudah terdaftar OJK.
 
Data OJK mencatatkan hingga April 2019 jumlah pinjaman dari fintech lending yang terdaftar sebesar Rp 37,01 triliun atau tumbuh 63,33 persen dibandingkan akhir tahun lalu atau year to date (ytd) Rp22,66 triliun.
 
Sementara dari sisi penyelenggara, saat ini sebanyak 113 fintech lending terdaftar di mana tujuh fintech lending di antaranya berstatus berizin. Dari seluruh fintech lending ini, enam di antaranya merupakan fintech syariah. Daftar penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK di laman ini.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif