Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto. Foto;; dok MI.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto. Foto;; dok MI.

Pengusaha Khawatir Omnibus Law Rugikan Sektor Pelayaran

Ekonomi pelayaran Omnibus Law
Desi Angriani • 04 Desember 2019 13:17
Jakarta: Pengusaha mengkhawatirkan omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja bakal mematikan industri pelayaran. Pasalnya, konsep tersebut mempermudah masuknya produk kapal asing sehingga sektor pelayaran dalam negeri kalah saing.
 
"Jangan sampai omnibus law akan mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah ada. Kapal-kapal asing mempunyai pembiayaan yang sangat murah dari luar sehingga pada akhirnya akan merusak tatanan dari pelayaran yang sudah ada," ungkap Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Menurutnya, kapal-kapal asing boleh merambah pasar Indonesia khusus berteknologi tinggi seperti kapal drilling. Pasalnya, Indonesia sudah memproduksi kapal jenis biasa hingga mencapai 27.200 unit di 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sudah mencukupi atau menguasai di Indonesia. Ini artinya investasi asing ini diharapkan kapal-kapal khusus saja, kapal berteknologi tinggi," tuturnya.
 
Selain konsep omnibus law, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia juga mengeluhkan banyaknya penjaga keamanan pelayaran atau coast guard di Indonesia. Hal tersebut berimbas kepada biaya logistik dan lamanya waktu kedatangan kapal.
 
"Tentu memengaruhi karena kapal kita jadi tidak tepat waktu dan biaya yang lebih tinggi. Ada Bakamla, KPLP, Polair," pungkas dia.
 
Pemerintah bakal merampungkan draf UU Cipta Lapangan Kerja pada Desember 2019. UU tersebut merupakan beleid omnibus law yang melebur berbagai aturan perizinan dan investasi.
 
Pembentukan UU Cipta Lapangan Kerja akan berbarengan dengan pembentukan UU Pemberdayaan UMKM. Dua regulasi tersebut akan menggunakan konsep Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus mengamandemen puluhan UU.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif