BI Dorong Optimalisasi Transaksi Nontunai Pemerintah
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)
Kandangan: Bank Indonesia (BI) berupaya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan transaksi nontunai untuk seluruh kegiatan keuangan pemerintah daerah. Langkah itu dilakukan dengan harapan bisa mengurangi transaksi menggunakan sistem tunai.

Kepala Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan Herawanto mengatakan aplikasi sistem online tersebut sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Kehadiran Herawanto di Kandangan dalam rangka menghadiri peresmian pemanfaatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online.

"Pemanfaatan SP2D online yang dilakukan di Kabupaten HSS ini, yang ketiga kalinya di Kalsel, saya harap ini dapat menjadi contoh kabupaten lainnya," katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 5 Oktober 2018.

Bank Kalsel Cabang Kandangan meluncurkan optimalisasi transfaksi nontunai melalui aplikasi sistem online Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Selatan (HSS) H Achmad Fikry bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.

Direktur Bank Kalsel IGK Prasetya mengatakan peresmian pemafaatan aplikasi sisten SP2D tersebut guna mendukung transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Penerapan aplikasi sistem online SP2D menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan Bank Kalsel, tentang optimalisasi transaksi nontunai," katanya.

Selain itu, sejalan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ, tentang inplementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah provinsi, dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 910/1897/SJ, tentang implementasi transkasi nontunai pada pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Prasetya menjelaskan aplikasi sistem online SP2D bisa dilakukan untuk pembayaran rekanan, pajak, payroll, penyaluran dana desa, pembayaran gaji honorer, program bantuan sosial, bantuan stimulai perumahan swadaya, gaji PTT Dinas Kesehatan, tunjangan BOS, gaji honorer guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id