Illusrasi. MI/MOHAMAD IRFAN.
Illusrasi. MI/MOHAMAD IRFAN.

Lahirnya Kementerian Investasi Bukan Solusi Ampuh

Ekonomi investasi
Annisa ayu artanti • 15 Agustus 2019 18:56
Jakarta: Pembentukan kementerian investasi pada kabinet baru Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinilai pengamat tidak memberikan solusi mengenai permasalahan investasi Tanah Air.
 
Direktur Riset Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan akar masalah investasi di dalam negeri adalah sinergi dan integrasi. Dia mengatakan adanya kementerian dan menteri baru dalam kabinet bukan menjadi solusi.
 
"Bikin menteri baru dikasih orang baru tapi pola kebijakan masih tetap sama tidak ada sinergi tidak terintegrasi. Masing-masing kebijakan jalan sendiri-sendiri. Itu tetap investasi enggak jalan," kata Piter kepada Medcom.id, Kamis, 15 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Piter tidak sependapat dengan rencana presiden dalam membentuk susunan kabinet tersebut. Seharusnya presiden fokus menyusun rencana bagaimana mengharmonisasi kebijakan yang ada sehingga menhilangkan hambatan-hambatan investasi yang selama ini menjadi ganjalan.
 
"Saya jujur saja enggak sependapat. Yang dibutuhkan itu bukan menterinya tapi yang dubutuhkan itu harmonisasi kebijakan-kebijakan dalam rangka menghilangkan hambatan-hambatan investasi," ucap dia.
 
Piter menyebutkan, beberapa hambatan dalam mendorong investasi tanah air adalah inkonsistensi kebijakan, banyaknya masalah kordinasi pusat dan daerah, kurangnya korndinasi kementerian lembaga, persoalan lahan dan persoalan perburuhan.
 
"Itu tidak akan menyelesaikan dengan dibentuknya kementerian investasi," tegas dia.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan kabinet baru telah rampung disusun. Jokowi menyebut susunan kabinet bisa diumumkan dalam waktu dekat.
 
"Bisa segera, bisa juga Oktober. Tetapi pasar kelihatan menunggu dan berharap segera diumumkan," kata Jokowi kemarin.
 
Jokowi memastikan ada beberapa kementerian baru di dalam kabinet tersebut. Beberapa kementerian juga akan dilebur jadi satu. Saat ini, Kabinet Kerja terdiri dari 34 kementerian.
 
"Akan ada Kementerian Investasi. Itu artinya, BKPM ditingkatkan statusnya dari badan menjadi kementerian. Kementerian Luar Negeri kemungkinan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional (Foreign Affairs and International Trade)," ucap Jokowi.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif