Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Foto : Medcom/Annisa Ayu Artanti.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Foto : Medcom/Annisa Ayu Artanti.

Luhut Paksa Pangkalan Nelayan di Natuna Kelar Tahun Ini

Ekonomi luhut panjaitan
Suci Sedya Utami • 07 Januari 2020 19:20
Jakarta: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan agar pangkalan nelayan di Perairan Natuna segera terbangun. Luhut menargetkan pangkalan nelayan tersebut bisa kelar 2020.
 
Dirinya mengatakan membangun pangkalan nelayan di Natuna merupakan mimpi Pemerintah sejak dulu. Namun pembangunannya tertahan dan hingga kini tidak kunjung kelar. Dia bilang telah berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenai hal tersebut.
 
"Bertahun-tahun kita siapkan pangkalan nelayan di Natuna tapi tidak pernah siap. Sekarang kita paksa. Saya bicara sama Menteri Kelautan dan Perikanan harus siap tahun ini," kata Luhut di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Luhut mengatakan pemerintah ingin memindahkan nelayan dari Pantai Utara (Pantura) dan Sumatera Utara ke Natuna. Luhut ingin ketika direlokasi, nelayan-nelayan dapat menempati hunian yang layak.
 
Mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) ini mengatakan penempatan nelayan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ini sebagai bentuk kedaulatan negara. Terutama untuk membuat nelayan lokal berjaya di negeri sendiri sehingga wilayah perairan tanah air tidak disusupi oleh kapal asing asing pencari ikan.
 
Lebih lanjut ia bilang untuk membangun pangkalan nelayan tersebut dibutuhkan kerja sama antarkementerian dan lembaga. Saat ini pemerintah pun tengah merampungkan simplifikasi aturan (Omnibuslaw) untuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).
 
"Bakamla harus diperkuat untuk melindungi ZEE kita," jelas Luhut.
 
Sebelumnya, terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal pencari ikan Tiongkok hingga ke perairan Natuna. Negeri Tirai Bambu tersebut mengklaim perairan sekitar Natuna merupakan wilayah tradisional penanggakap ikan mereka. Padahal wilayah tersebut merupakan ZEE Indonesia dengan landasan hukum berupa Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif