Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

Kementerian BUMN-Kemenhub Koordinasi Pilih Direksi Garuda

Ekonomi Garuda Indonesia kementerian bumn
Annisa ayu artanti • 09 Desember 2019 11:13
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pemilihan direksi PT Garuda Indonesia Tbk selanjutnya.
 
Pada Sabtu pekan lalu, 7 Desember 2019, komisaris Garuda Indonesia resmi memecat empat orang direksi yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley-Davidson, termasuk di dalamnya I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.
 
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini pemilihan direksi maskapai pelat merah tersebut tengah diproses.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sedang proses, tapi intinya kami yakinkan akan melakukan investigasi dan menggunakan koridor hukum dan juga memastikan keselamatan tetap terjaga. karena kita tahu dalam kasus ini juga harus ada pertimbangan dari dirjen perhubungan udara," kata Kartika di Balaikota Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
 
Meski demikian, lanjut Kartika, pemerintah juga memastikan kasus ini tidak akan memengaruhi kinerja operasional perusahaan.
 
"Justru itu kita koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara, dipastikan agar tidak terjadi gangguan operasional. Makanya kita belum putuskan," tukas dia.
 
Sebelumnya Dewan Komisaris Garuda Indonesia menonaktifkan direksi yang secara langsung dan tidak langsung terkait kasus penyelundupan motor Harley-Davidson. Langkah ini kelanjutan dari sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang mengecam penyalahgunaan jabatan di perusahaan negara.
 
"Memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat," kata Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol.
 
Sahala dan beberapa komisaris lainnya sudah bertemu Erick demi membahas penyelundupan ini. Dia memastikan seluruh keputusan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku di Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka.
 
Ia mengatakan Menteri BUMN dan Dewan Komisaris segera mengangkat pelaksana tugas baru untuk menggantikan direksi yang diberhentikan sementara.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif