Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto : Medcom.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto : Medcom.

OJK Bakal Rombak Total Pengawasan Industri Jasa Keuangan

Ekonomi ojk
Husen Miftahudin • 22 Januari 2020 19:07
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merombak pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia. Upaya reformasi ini perlu dilakukan agar tak ada lagi lembaga jasa keuangan yang merugikan nasabah lantaran salah langkah dalam penempatan investasi.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui upaya reformasi lebih ditekankan pada pembenahan lembaga keuangan non-bank (LKNB). Langkah pertama dilakukan dengan menyiapkan pedoman manajemen risiko.
 
"(OJK siapkan) risk manajemennya. Guideline risk management-nya harus kita buat segera," tegas Wimboh usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian OJK akan memperkuat fungsi pengawasan berdasarkan format laporan keuangan LKNB dan profil manajemen risiko. Ketentuan ini sebenarnya sudah ada, namun akan ditinjau ulang kembali sesuai kondisi terkini LKNB.
 
Otoritas nantinya bakal melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para praktisi terkait pedoman manajemen risiko. Dalam hal ini OJK menekankan pada setiap lembaga jasa keuangan untuk memiliki proyeksi likuiditas perusahaan, baik jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.
 
"Juga perhitungan potensial risk dari investasi. Ini harus kita kasih guideline yang jelas dan harus dilaporkan secara rutin," urai Wimboh.
 
Sejumlah anggota Komisi XI DPR menilai kinerja dan fungsi pengawasan OJK terhadap industri jasa keuangan lemah. Bahkan Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga membuka kemungkinan untuk membubarkan OJK dengan mengembalikan fungsi pengawasan industri jasa keuangan ke Bank Indonesia (BI).
 
Eriko berkaca pada permasalahan pengelolaan keuangan yang menyeret sejumlah lembaga jasa keuangan. Paling menyita perhatian ialah masalah gagal bayar dan dugaan korupsi Jiwasraya dan PT ASABRI (Persero), masalah likuiditas pada AJB Bumiputera 1912, hingga permasalahan permodalan dan tingginya tingkat kredit macet PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
 
Dalam hal ini, OJK bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan pengelolaan keuangan lembaga jasa keuangan. OJK punya fungsi pengawasan yang bisa meminimalisasi kasus-kasus di industri keuangan.
 
"Kemarin teman-teman internal kita (Komisi XI) juga bicara dulu, mereka melakukan itu untuk pengawasan yang lebih baik. Nah ternyata hasilnya tidak maksimal," pungkas dia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif