ilustrasi OJK. Foto : MI/Ramdani.
ilustrasi OJK. Foto : MI/Ramdani.

Komisi XI DPR Bakal Evaluasi UU OJK

Ekonomi ojk
Husen Miftahudin • 21 Januari 2020 18:44
Jakarta: Komisi XI DPR berencana mengevaluasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Komisi XI menganggap kinerja OJK melempem dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.
 
Komisi XI berkaca pada permasalahan pengelolaan keuangan yang menyeret sejumlah lembaga jasa keuangan. Paling menyita perhatian ialah masalah gagal bayar dan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta masalah likuiditas pada AJB Bumiputera 1912, hingga permasalahan permodalan dan tingginya tingkat kredit macet PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
 
"Ada hal yang sifatnya abu-abu dalam bentuk pengawasan, tidak sampai sedetail mungkin. Ini yang musti kita pastikan, jangan sampai menjadi celah di kemudian hari," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, lanjutnya, Komisi XI juga membuka kemungkinan untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI). Evaluasi kedua beleid tersebut bakal dibahas dalam panitia kerja (panja) pengawasan industri jasa keuangan yang dibentuk Komisi XI.
 
"Kami sudah rapat dengan Badan Legislasi untuk memutuskan mengenai revisi yang akan dievaluasi yang akan datang, termasuk UU BI, OJK, dan yang lain-lain. Ini yang menjadi bahan supaya masalah tata kelola keuangan tidak terulang kembali," tegasnya.
 
Namun demikian, revisi terhadap UU OJK dan UU BI akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja beres. Maklum, pemerintah saat ini tengah fokus dalam program omnibus law.
 
"Kan sekarang harus selesaikan omnibus law lebih dulu, itu kan permintaan pemerintah. Tapi nanti kita akan mulai masuk perubahan UU BI, UU OJK, dan yang lainnya," urai Eriko.
 
Adapun pembentukan Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan dikhususkan untuk menangani masalah Jiwasraya dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fokus panja agar dana-dana nasabah bisa kembali.
 
"Penjaminan nasabah ini kan juga harus dilakukan, apakah nanti LPS yang akan melakukan itu atau apakah ada lembaga baru, ini dievaluasi. Panja tidak sesederhana, misal kapan kembalikan (dana nasabah), tapi jangan sampai terjadi (lagi permasalahan Jiwasaraya dan lembaga jasa keuangannya lainnya) di kemudian hari," pungkas Eriko.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif