Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : AFP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : AFP.

Sri Mulyani Matangkan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi

Ekonomi sri mulyani Jiwasraya
Desi Angriani • 22 Januari 2020 12:35
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mematangkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk memperkuat sektor asuransi nasional. Pembentukan lembaga tersebut guna mengantisipasi terjadinya kasus gagal bayar seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
 
"Di dalam Lembaga Penjamin Polis (LPP), kami tengah menyusun menggunakan rambu-rambu yang bertujuan menciptakan lembaga asuransi dan moral hazard," kata Ani sapaannya dalam jumpa pers KSSK di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Ani menuturkan pembentukan LPP sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. Pembentukan lembaganya tinggal mengadopsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bersifat independen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita akan belajar dari LPS. Kami di Kemenkeu masih menggodok dan mengumpulkan dalam rangka mengamalkan amanat UU No 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian," terangnya.
 
Pendirian LPP sebelumnya disarankan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet mendorong agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi layaknya Lembaga Penjaminan Simpanan
 
Amanat pasal 53 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
 
Jiwasraya diketahui melakukan rekayasa laporan keuangan sejak 2006 demi memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan 95 persen dana investasi di saham-saham gorengan.
 
Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.
 
Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.
 
Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.
 
Dalam pengusutan kasus Jiwasraya, Kejagung akhirnya menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya.
 
Kelima orang tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya juga terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif