Illustrasi. Dok : MI.
Illustrasi. Dok : MI.

Pemerintah Diminta Atur Promo Ojek Online

Ekonomi ojek online
Husen Miftahudin • 08 Mei 2019 18:44
Jakarta: Pemerintah diminta menetapkan aturan promo tarif ojek online (daring). Selain menjaga persaingan secara sehat antaroperator, aturan itu juga untuk menghindari perang tarif promo oleh aplikator ojek daring pascaditetapkannya aturan besaran tarif baru pada Mei 2019 lalu.
 
"Buat apa ditetapkan tarif kalau di satu sisi terjadi jor-joran perang tarif promo? Seharusnya sekalian saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak usah mengintervensi besaran tarif," kata Peneliti Ekonomi Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Menurut dia, intervensi pemerintah terkait penetapan tarif ojek daring dianggap biang kerok terjadinya perang tarif promo baru. Apalagi faktanya penetapan tarif ojek daring oleh pemerintah tidak mempertimbangkan dari sisi masyarakat pengguna atau konsumen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentu kalau sudah begitu tinggal kuat-kuatan modal saja. Nanti yang tidak kuat pasti mati," ungkap dia.
 
Soal kenaikan tarif ojek daring, Poltak yakin tak ada yang diuntungkan. Namun dalam kebijakan tersebut, ia memandang pemerintah terlalu banyak mengintervensi bisnis transportasi dengan aturan yang tak sesuai.
 
"Seharusnya, soal skema penetapan tarif biarlah diserahkan ke aplikator saja mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah tinggal mengawasi," tegasnya.
 
Tak hanya itu, sambung dia, Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penetapan besaran tarif ojek daring saat ini justru berdampak besar pada penurunan minat konsumen.
 
"Aplikator pun mulai perang lewat jalur promo agar orderan tetap stabil. Akibatnya, kompetisi makin panas dan banyak aksi 'bakar uang'," urai Poltak.
 
Oleh karena itu, bagi Poltak, kompetisi dalam ekonomi sebenarnya bukan hal tabu karena bisa mendorong harga menjadi lebih ekonomis. Meski begitu, imbuhnya, kompetisi akan berbahaya jika pemainnya tinggal sedikit karena salah satu pemain pasti berusaha menjadi pemain tunggal dan menguasai pasar.
 
"Itu pasti akan dilakukan dengan cara melakukan aksi 'bakar uang' untuk menerapkan tarif sangat rendah demi menjatuhkan lawan," pungkas dia.
 
Kenaikan tarif ojek online sebelumnya diatur Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Sayangnya di lapangan terjadi perang tarif yang cukup ramai.
 
Sebab perusahaan pesaing Go-Jek, yaitu Grab, terus menebar uang dengan memberikan subsidi kepada konsumen dan pengemudinya lewat berbagai promo harga murah. Bahkan, aplikator asal Malaysia ini memberi diskon mencapai sebanyak 90 persen dari tarif aslinya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif