Ilustrasi Citilink. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Ilustrasi Citilink. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Kebijakan Bagasi Berbayar Hak Maskapai

Ekonomi bisnis maskapai kementerian perhubungan
Cahya Mulyana • 10 Januari 2019 14:02
Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan ketentuan bagasi berbayar telah diatur dalam pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Maskapai memiliki hak untuk menentukan standar pelayanannya dalam memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat.

"Bagasi berbayar, saya pikir itu kewenangan maskapai. Kita hanya melakukan assessment dan bagaimana itu tidak mengganggu pelayanan," ungkap Budi usai menghadiri acara Kongres ke-4 Ikatan Pilot Indonesia, di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Menurut dia, pihaknya telah mendapatkan pemberitahuan dari tiga maskapai berbiaya murah yakni Lion Air, Wings Air, dan Citilink untuk penerapan bagasi berbayar. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghormati keputusan kedua maskapai dan meminta dalam pelaksanaannya harus tetap mengutamakan pelayanan. "Sebagai contoh Lion selama dua minggu tidak boleh menerapkan tarif dulu, jadi mereka harus sosialisasi dulu. Begitu juga Citilink, sebelum menerapkan ketentuan bagasi berbayar harus melakukan sosialisasi minimal dua minggu," paparnya.

Budi meyakini bahwa ketentuan bagasi berbayar tidak akan mengganggu animo masyarakat. Ketentuan ini dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menentukan barang apa saja yang harus dibawa.

"Penumpang bisa mendisiplinkan diri, tidak bawa yang tidak perlu. Karena tujuh kilogram (kg) untuk beberapa hari cukup," pungkasnya.

Lion Air dan Wings Air dapat mulai memungut biaya atas bagasi tercatat penumpangnya setelah lakukan sosialisasi selama 14 hari atau dua minggu sejak perubahan Standard Operating Procedure (SOP). Persetujuan Perubahan SOP Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri PT Lion Mentari Airlines dan PT Wings Abadi diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Selasa, 8 Januari 2019.

Ketentuan mengenai Bagasi Tercatat diatur dalam Pasal 22, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, di mana setiap maskapai dalam menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat. Pelayanan maskapai penerbangan terkait penanganan bagasi tercatat disesuaikan dengan kelompok pelayanannya.




Maskapai lain, Citilink Indonesia juga akan memberlakukan ketentuan baru untuk penumpangnya yang hendak bepergian dengan membawa bagasi tercatat pada rute-rute penerbangan domestik.

Pejabat sementara VP Sales dan Distribution PT Citilink Indonesia Amalia Yaksa mengatakan ketentuan bagasi tercatat ini hanya akan diberlakukan untuk penerbangan domestik. Penumpang Citilink Indonesia rute internasional seperti Jakarta-Penang, Banyuwangi-Kuala Lumpur, Denpasar-Dili, serta penumpang yang telah menjadi member Supergreen atau Garudamiles member akan tetap mendapatkan 10 kg gratis dengan pembelian di page member.

Amalia menambahkan sesuai Pasal 3, PM 185 Tahun 2015, bahwa Citilink Indonesia termasuk dalam kategori maskapai dengan pelayanan no frills atau pelayanan dengan standar minimum. "Maka sesuai dengan kelompok pelayanan yang tertera pada Pasal 22 khususnya butir c PM 185 tahun 2015 yang menyatakan bahwa maskapai no frills dapat mengenakan biaya untuk pengangkutan bagasi tercatat," tambah Amalia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti menjelaskan bahwa Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dalam memberikan pelayanan wajib menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam bahasa Indonesia yang mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Demikian pula untuk setiap perubahan SOP wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Ia menambahkan bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 PM 185 Tahun 2015, terdapat tiga kelompok pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

"Pertama, pelayanan dengan standar maksimum full services. Kedua, pelayanan dengan standar menengah medium services, dan ketiga, pelayanan dengan standar minimum no frills," jelas Polana.

Daftar kelompok pelayanan dari masing-masing maskapai penerbangan adalah full service yakni PT Garuda Indonesia dan PT Batik Air, medium service PT Trigana Air service, PT Travel Express, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, dan PT Transnusa Air Service. Kemudian no frill service yakni PT Lion Air, PT Wings Air, PT Indonesia AirAsia, PT Indonesia AirAsia Extra, PT Citilink Indonesia, dan PT Asi Pudjiastuti Aviation.

"Berdasarkan kelompok pelayanannya, PT Lion Mentari Airlines dan PT Wings Abadi adalah kelompok pelayanan minimum (no frills), sehingga bagasi tercatat dapat dikenakan biaya dan hal tersebut harus dituangkan dalam SOP Pelayanan," imbuh Polana.

PT Lion Mentari Airlines dan PT Wings Abadi telah menyampaikan Konsep Perubahan SOP Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal terkait penghapusan bagasi cuma-cuma (free baggage allowance/FBA) dengan menetapkan kebijakan bagasi berbayar dan penambahan prosedur bagasi prabayar (pre-paid baggage).

Lebih lanjut Polana menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan Perubahan SOP Pelayanan Penumpang yang telah mendapat persetujuan, kepada PT. Lion Mentari Airlines dan PT Wings Abadi wajib untuk memastikan distribusi dokumen perubahan SOP Pelayanan Penumpang sesuai dengan daftar distribusi dokumen dan melakukan sosialisasi perubahan SOP Pelayanan Penumpang kepada pengguna dan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Memastikan berjalannya proses penanganan keluhan penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, memastikan langkah inovasi yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja operasi. "Kepada Lion Air dan Wings Air diberikan waktu dua minggu atau 14 hari untuk melakukan sosialisasi, baik kepada operator bandara, groundhandling, para agen penjualan tiket maupun kepada masyarakat pengguna jasa," tutupnya.


(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi