Ilustrasi Serikat buruh. Foto : Medcom/Ilham Pratama Putra
Ilustrasi Serikat buruh. Foto : Medcom/Ilham Pratama Putra

Pemerintah Gandeng Enam Serikat Buruh untuk RUU Cipta Lapangan Kerja

Ekonomi buruh tenaga kerja
Desi Angriani • 20 Januari 2020 20:47
Jakarta: Kementerian bidang Perekonomian mengklaim sudah melibatkan enam konfederasi serikat buruh dalam membahas substansi Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Pelibatan buruh tersebut terkait mandeknya pembahasan poin-poin ketenagakerjaan.

"Kan kamu lihat sendiri konfederasi enam datang semuanya tapi sebatas masukan," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono di Kementerian koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.
 
Menurutnya, banyak kesimpangsiuran informasi terkait beleid omnibus law tersebut. Misalnya, penurunan upah minimum hingga penghapusan cuti hamil
 
"Mana ada kita urus cuti hamil," imbuhnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Susi menambahkan dalam proses pembahasan di DPR, serikat buruh pasti dilibatkan kembali. Pasalnya, pembahasan tersebut bersifat terbuka bagi publik.
Sementara pembahasan di dapur pemerintah terkait aspek-aspek yang selama ini menghambat dunia usaha maupun tenaga kerja Indonesia.
 
"Itu konteksnya minta masukan untuk internal pemerintah kan proses itu bisa ngundang pengamat akademisi buruh pengusaha. Itu konteksnya bangun pemahaman," tambahnya.
 
Adapun sosialisasi RUU tersebut baru dilakukan setelah disahkan oleh DPR. Naskah akademik yang berisi 1.600 halaman tersebut rencananya diserahkan ke DPR pekan depan.
 
"Kalau soalisasi memang belum ada," pungkas Susi.
 
Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelumnya menyebut serikat buruh tidak dilibatkan dalam perumusan substansi RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal ini berbuntut pada aksi penolakan draf rancangan omnibus law tersebut di depan DPR RI.
 
Poin-poin mengenai upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, cuti dan sanksi belum sampai ke telinga para buruh. Sebaliknya, mereka justru mendengarkan subtansi yang simpang siur atau di luar pembahasan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
 
"Intinya dari mereka belum puas dengan proses legislasi ini karena menurut versi mereka belum banyak diajak bicara tentang substansi," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan.
 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 79 Undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif