Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.

OJK Segera Cek Laporan Keuangan ASABRI

Ekonomi ojk ASABRI
Husen Miftahudin • 13 Januari 2020 15:43
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku bakal melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan asuransi sosial PT ASABRI (Persero). Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) diduga lalai dalam pengelolaan investasi sehingga mengalami kerugian hingga Rp10 triliun.
 
"Nanti kita cek. Kita bukan pengawas eksternal," ujar Wimboh usai menyaksikan sumpah jabatan Suahasil Nazara sebagai Anggota Dewan Komisoner OJK Ex-officio di Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.
 
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2015, OJK bukan termasuk pengawas eksternal ASABRI. Oleh karena itu, OJK siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan pengawas eksternal ASABRI untuk mengecek laporan keuangan ASABRI.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Koordinasi dengan kementerian kan banyak yang bisa kita koordinasikan. Ini juga lagi kita pelajari bersama dengan lembaga-lembaga (terkait pengawas eksternal ASABRI)," tegas Wimboh.
 
ASABRI menghadapi masalah keuangan akibat dugaan kelalaian dalam pengelolaan investasi. Diduga, BUMN asuransi itu mengalami kerugian hingga Rp10 triliun. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa dipastikan mengingat Asabri belum memublikasikan laporan keuangan perusahaan.
 
Sebelumnya, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan OJK perlu mendorong ASABRI untuk mengeluarkan laporan keuangan terbaru. Saat ini belum ada laporan keuangan 2018 dan kuartal III-2019 yang dipublikasi.
 
"Dengan adanya laporan keuangan terbaru bisa diketahui kerugian perusahaan sehingga regulator maupun penegak hukum bisa menindaklanjutinya. Apalagi ASABRI merupakan BUMN," ungkap Irvan kepada Media Indonesia, Minggu, 12 Januari 2020.
 
Walaupun terlambat menyampaikan laporan keuangan, regulator tidak bisa memberikan sanksi ke Asabri karena terkendala aturan teknis, mengingat pengawasan Asabri berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta auditor independen.
 
Meskipun demikian, Irvan mengatakan OJK pada November 2019 pernah memberi rekomendasi untuk memperbaiki keuangan ASABRI. "Artinya mereka punya akses pengawasan. Sumber menyebutkan potensi penurunan aset investasi ASABRI Rp7,46 triliun," ungkapnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif