Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Garuda Diminta Ganti Auditor dan Laporan Keuangan

Ekonomi garuda indonesia kementerian bumn
Suci Sedya Utami • 28 Juni 2019 17:39
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Garuda Indonesia Tbk menghormati keputusan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait laporan keuangan tahun buku 2018.
 
"Kami meminta dewan direksi dan dewan komisaris Garuda Indonesia untuk dapat menindaklanjuti keputusan OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo dalam keterangan resminya, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Gatot menegaskan pihaknya meminta Garuda untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut dengan menggunakan auditor independen lain. Ia bilang sebelumnya Kementerian BUMN juga telah meminta pada Dewan Komisaris untuk melakukan audit interim per 30 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami meminta agar audit interim tersebut dilakukan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda untuk mengetahui kinerja dan subsequent event," tutur Gatot.
 
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi kepada auditor laporan keuangan Garuda Indonesia dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Sanksi diberikan lantaran pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.
 
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi memengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI).
 
"Ada dugaan pelanggaran berat karena itu tim PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) telah memutuskan untuk dilakukan pembekuan izin selama 12 bulan," ujarnya dalam jumpa pers di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Selanjutnya, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, juga mendapat peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019).
 
"Kemudian kami juga memberikan sanksi berupa peringatan tertulis," imbuh dia.
 
Hadiyanto menambahkan dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu.Dari hasil pemeriksaan, PPPK menemukan dua pelanggaran berat.
 
Pertama, AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Kedua, KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif