Ibu Kota Baru. Foto : Medcom.id.
Ibu Kota Baru. Foto : Medcom.id.

Resesi Ekonomi Tak Ganggu Pembangunan Ibu Kota Baru

Ekonomi ekonomi indonesia Ibu Kota Baru
Desi Angriani • 18 September 2019 15:16
Jakarta: Pemerintah memastikan potensi resesi ekonomi Indonesia tak akan mengganggu rencana pembangunan ibu kota baru. Sebab, pembangunan ibu kota tidak bergerak di sektor manufaktur melainkan bidang properti.
 
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sektor yang paling terdampak resesi ialah industri pengolahan. Hal ini karena Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia mayoritas di sektor manufaktur.
 
"Beruntungnya ibu kota baru bukan di manufaktur tapi properti. Jadi kami mengarahkan agar pembangunan ibu kota baru ini tidak menghadapi potensi resesi tahun depan," kata Bambang dalam Rakor Nasional Bidang Properti di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang menjelaskan kegagalan Indonesia dalam menarik FDI dari Tiongkok karena faktor perizinan yang berbelit. Belum lagi masalah ketenagakerjaan membuat Tiongkok lebih memilih merelokasikan penanaman modalnya ke Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Thailand.
 
"Perizinan yang berbelit itu sering menghambat FDI di manufaktur dan belum lagi berhadapan dengan tenaga kerja. Belum lagi banyak hambatan dan rintangan FDI masuk dari segi manufaktur," jelasnya.
 
Meski tidak berdampak pada pemindahan ibu kota, pemerintah tetap menyiapkan stimulus agar perlambatan ekonomi nasional terjadi dalam skala kecil. Bambang mencontohkan stimulus itu berupa spending pemerintah ditingkatkan dan bunga acuan diturunkan.
 
"Kita menyiapkan segala macam stimulus paling tidak menahan, perlambatan tetap terjadi tergantung menyikapi lambatnya lebih dalam atau dangkal," pungkasnya.
 
Adapun kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun. Dana ini tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni seperti penerimaan pajak melainkan skema kerja sama pengelolaan aset.
 
Nantinya, dana pemindahan Ibu Kota dari APBN hanya sekitar 19,2 persen saja atau sekitar Rp89,47 triliun. Sisanya, mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
 
Total dana dari KPBU diperkirakan sekitar 54,6 persen atau Rp254,44 triliun, sedangkan swasta 26,2 persen atau Rp122,09 triliun.
 
Jika dilihat dari penggunaan dananya, dana APBN dipakai untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, istana negara dan bangunan strategis TNI/ Polri, rumah dinas PNS/ TNI/ Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
 
Sementara skema KPBU akan digunakan dalam pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, hingga sarana penunjang.
 
Untuk perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, serta lokasi meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) akan diserahkan kepada swasta.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif