Konsistensi Pemerintah Ciptakan Persaingan Industri Rokok Sehat

Eko Nordiansyah 25 Mei 2018 14:56 WIB
industri rokok
Konsistensi Pemerintah Ciptakan Persaingan Industri Rokok Sehat
Ilustrasi pabrik rokok. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)
Jakarta: Pemerintah diharapkan konsisten dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau. Komitmen untuk melakukan penyederhanaan tarif cukai secara bertahap hingga 2021 dianggap mampu menekan peredaran rokok ilegal, sekaligus penguatan aspek pengawasan.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Riyanto mengatakan penyederhanaan ditujukan untuk mengurangi layer tarif cukai, dengan banyak layer akan semakin besar kemungkinan penyalahgunaan. Penyederhanaan ini justru mengurangi kesempatan untuk penyalahgunaan.

"Sebelum adanya PMK 146/2017, banyak pengusaha-pengusaha yang nakal dalam mencari celah, sehingga mereka cukup membayar cukai dengan tarif yang murah. Aturan ini mengurangi peluang pemanfaatan celah pengusaha yang berusaha mencari peluang sehingga dari sisi Bea dan Cukai bisa meningkatkan pengawasan," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.

Dukungan positif terhadap peta jalan juga dilontarkan oleh anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Donny Imam Priambodo, yang mengapreasiasi pemerintah yang berkomitmen menjalankan roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai rokok. Menurut dia, adanya beleid tersebut akan menghilangkan persaingan yang tidak sehat di industri rokok.

"Pemerintah sudah menyikapi hal ini, tentunya tidak serta-merta langsung, karena ini bisa membuat syok industri. Makanya dibuat roadmap ini ke depan, dari 10, jadi delapan, sampai lima layer, nanti semua industri rokok akan fair, tidak ada lagi yang bermain," ungkap dia.

Donny mengingatkan pemerintah agar selalu melakukan pengawasan ketat dari pelaksanaan PMK 146/2017 sehingga beleid tersebut akan berdampak positif bagi industri rokok dan negara. Menurut dia, jika konsisten dijalankan sejak awal disertai pengawasan di lapangan maka kebijakan ini akan berdampak positif.

Wakil Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia Abdillah Hasan mengatakan penyederhanaan sistem struktur cukai tembakau merupakan langkah yang tepat untuk menyehatkan industri rokok nasional. Namun pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi hal yang penting.

"Pertama kita apresiasi pemerintah yang sudah melaksanakan atau menuliskan rencana penyederhanaan (sistem struktur cukai) di dalam aturan yang jelas. Produk hukum yang tepat dan kuat yaitu PMK. Publik juga harus memastikan bahwa rencana penyederhanaan cukai dilaksanakan pemerintah," pungkasnya.

 



(AHL)