Menteri Bambang: Penurunan Stunting Proyek Prioritas Nasional Pemerintah

Dian Ihsan Siregar 04 April 2018 09:50 WIB
proyek strategis nasionalstunting
Menteri Bambang: Penurunan <i>Stunting</i> Proyek Prioritas Nasional Pemerintah
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: ANTARA/Fanny)
Jakarta: ‎Kementerian PPN/Bappenas mengakui masalah kurang gizi kronis (stunting) pada anak menjadi fokus pemerintah. Sebab, jika dibiarkan bisa merugikan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, pemerintah bakal berkomitmen penuh dan serius menangani permasalahan stunting.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019. Sementara di dalam RKP 2018, pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional.

"Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan skill yang tinggi, serta memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi," ucap Bambang, dalam keterangan resminya, Rabu, 4 April 2018.

Baca: Menteri Bambang: Stunting Bisa Rugikan Ekonomi Indonesia

Saat ini, kondisi stunting pada balita Indonesia terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi. Pemerintah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka stunting. Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani.

Stunting tertinggi, dia menyebutkan terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9 persen dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2 persen. Secara nasional, stunting rata-rata terjadi hingga 10,2 persen.

Selain itu, sambung dia, ada juga kejadian bertubuh kurus (wasting) yang secara nasional mencapai angka 12,1 persen. Di sisi lain, banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia dengan angka yang mencapai 37,1 persen.

Kementerian PPN mencatat Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, hal itu berdasarkan Global Nutrition Report pada 2014. "Stunting itu menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan," jelas Bambang.

Baca: Anak Keluarga Mampu Juga Bisa Terkena Stunting

Bambang sebelumnya mencatat ada sembilan juta anak mengalami kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurang gizi kronis (stunting) yang tersebar di seluruh Indonesia.‎ ‎Stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara Rp13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp300 triliun per tahun.

‎Untuk itu, dia menyatakan, penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor, yaitu melibatkan 17 Kementerian/Lembaga teknis dan satu Kementerian Koordinator, serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan pembangunan.

"Antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa," tambah Bambang.

Bambang mengimbau kepala daerah mendukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka stunting karena berpotensi dapat mencapai keuntungan 48 kali lipat. Pemerintah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.





(AHL)