Ilustrasi. FOTO: Dok MI/PANCA SYURKANI
Ilustrasi. FOTO: Dok MI/PANCA SYURKANI

Sertifikasi Halal Bantu UMKM Masuk Pasar Ekspor

Ekonomi Sertifikasi Halal bank indonesia umkm
Eko Nordiansyah • 09 November 2019 09:56
Surabaya: Bank Indonesia (BI) menilai sertifikasi halal bisa membantu produk-produk dalam negeri untuk masuk ke pasar ekspor. Apalagi Indonesia punya potensi untuk menjadi pemain di industri halal global, melalui produk hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Difi A Johansyah berharap peningkatan produksi halal, termasuk sertifikasi halal didalamnya akan mampu memenuhi pasar domestik. Tak hanya untuk mensubstitusi impor, produk UMKM dengan sertifikasi halal memperbesar peluang ekspor ke pasar global.
 
"Proses sertifikasi halal ini menjadi urgent untuk dikawal bersama, sehingga gilirannya berkontribusi mendorong ekspor produk halal Indonesia dan mendorong terkendalinya Current Account Deficit (CAD), serta berperan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional," kata dia, dalam seminar FESyar di Grand City Convex Hall, Surabaya, Jumat, 8 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan persaingan industri halal global semakin ketat di tengah persaingan negara-negara dunia. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menyusun strategi yang matang, yang salah satunya dengan menyiapkan sertifikasi halal sebagai syarat mutlak yang diperlukan untuk dapat tembus pasar halal internasional.
 
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso mengatakan, sertifikasi halal bersifat strategis karena secara historis, isu-isu terkait halal atau tidaknya suatu produk berpotensi menurunkan produksi secara signifikan. Di samping itu, potensi Industri Halal global juga sangat besar, dan telah memicu berbagai negara di dunia.
 
"Bahkan negara yang bukan mayoritas Muslim, untuk berlomba-lomba memanfaatkan peluang yang ada dan berupaya menjadi pemain utama dalam industri halal global. Karenanya sertifikasi halal ini menjadi urgent dan perlu segera dilakukan agar pelaku usaha di Indonesia dapat menangkap peluang yang ada," jelas dia.
 
Terkait sertifikasi halal, pemerintah melalui UU JPH No. 33 Tahun 2014, mewajibkan pelaku usaha mencantumkan sertifikasi halal yang dikeluarkan BPJPH sejak 17 Oktober 2019. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas terkait sertifikasi halal sehingga tantangan ke depannya adalah bagaimana mendorong terimplementasinya kebijakan ini.
 
"Untuk itu, diharapkan pelaku usaha yang bergerak di Industri halal dapat melakukan sertifikasi halal sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Makanan dan minuman harus bersertifikat halal lima tahun setelah dimulainya wajib halal sejak 17 Oktiber 2019. Selain makanan dan minuman, masih dalam tahap diskusi dengan kementerian dan BPOM," pungkasnya.

 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif