Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Denda Kartel, Manajemen Garuda: Itu Kasus Lama

Ekonomi garuda indonesia
Annisa ayu artanti • 31 Mei 2019 15:38
Jakarta: PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menjelaskan denda yang diputuskan oleh pengadilan Australia sebesar 19 juta dolar Australia atas tuduhan kartel kargo adalah kasus lama.
 
Mewakili manajemen Garuda Indonesia, Vice President Secretary M Ikhsan Rosan mengatakan tuduhan tersebut merupakan kasus lama yang terjadi pada kurun waktu 2003 hingga 2006. Kasus tersebut juga belum berkekuatan hukum tetap dan masih ada celah hukum yang memungkinkan untuk dilakukan banding.
 
"Sehubungan dengan putusan denda oleh pengadilan Australia kepada Garuda Indonesia sebesar 19 juta dolar Australia karena dianggap melakukan price fixing dengan 15 maskapai pada 2003," kata Ikhsan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ikhsan menjelaskan dari beberapa maskapai yang dikenakan denda oleh pengadilan Australia, hanya Garuda Indonesia dan Air New Zealand yang mengajukan upaya hukum sejak di tingkat pertama di Federal Court sampai dengan Kasasi ke High Court Australia.
 
Sisa maskapai lainnya memutuskan untuk melalui mekanisme perdamaian dengan mengaku bersalah dan telah dikenai denda dan jumlah ganti rugi mulai dari 3 juta dolar Australia sampai 20 juta dolar Australia.
 
"Garuda Indonesia menganggap bahwa perkara ini tidak fair dan Garuda Indonesia tidak pernah melakukan praktek tersebut dalam bisnisnya, dan tuduhan ini tidak patut dikenakan kepada Garuda Indonesia sebagai BUMN," jelas Ikhsan.
 
Menurut dia, denda dalam perkara ini juga seharusnya tidak lebih dari 2,5 juta dolar Australia dengan pertimbangan bahwa pendapatan pengangkutan kargo Garuda dari Indonesia pada saat kejadian perkara ini terjadi adalah sebesar USD1,09 juta dan pendapatan pengangkutan kargo dari Hong Kong sebesar USD656 ribu.
 
Terkait putusan pengadilan Australia ini, lanjut Ikhsan, pihak Garuda Indonesia sebelumnya telah berkoordinasi intens dengan Kedutaan Besar Australia sejak 2012 dan Tim Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri sejak 2016 karena kasus hukum ini menyangkut "Interstate Diplomacy".
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif