Direktur Pelayanan BP Jamsostek Krishna Syarif. Foto : MI/Erlangga.
Direktur Pelayanan BP Jamsostek Krishna Syarif. Foto : MI/Erlangga.

BP Jamsostek Siap Terlibat di Kartu Pra-Kerja

Ekonomi bpjs ketenagakerjaan
Ilham wibowo • 18 November 2019 15:44
Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek siap bersinergi dengan program Kartu Pra-Kerja yang rencananya didistribusikan Pemerintah pada Januari 2020. Pelatihan vokasi saat ini telah dimulai untuk peserta BP Jamsostek yang terkena PHK.
 
Direktur Pelayanan BP Jamsostek Krishna Syarif mengatakan program Pelatihan Vokasi Indonesia yang diperkenalkan BP Jamsostek sejak Juli 2019 merupakan cikal bakal implemetasi Kartu Pra Kerja secara nasional. Pesertanya menerima pelatihan dari perusahaan profesional untuk mendapatkan sertifikasi peningkatan keahlian sesuai kebutuhan pemberi tenaga kerja.
 
"Kami kembalikan kepada pemerintah, kami sekarang sudah bergulir dan singkronisasi dengan manfaat yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Kartu Pra Kerja," ujar Krishna ditemui usai membuka program vokasi di Hotel Sahati, Jakarta Selatan, Senin, 18 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, BP Jamsostek siap meningkatkan program vokasi ini lebih luas tak hanya bagi peserta BP Jamsostek yang terkena dampak PHK. Pelatihan pun telah diusulkan untuk bisa menyasar pekerja migran Indonesia (PMI) maupun fresh graduate untuk sektor industri manufaktur.
 
"Kawan-kawan yang ingin kerja di luar negeri pun minta ada vokasi bahasa, jadi memang di sini tantangan 2020 kebutuhannya luas bukan hanya yang ter-PHK," paparnya.
 
Namun demikian, kata Krishna, BP Jamsostek belum menerima penugasan resmi terkait keterlibatan langsung dalam program Kartu Pra Kerja di 2020. Proyek permulaan sengat digulirkan lebih awal lantaran potensi yang bisa menjadi kekuatan negara di sektor SDM.
 
"Kita tunggu saja, dan Kartu Pra Kerja itu dari pemerintah yang akan selenggarakan. Kami siap menjalankan, kami hanya badan jaminan sosialnya dan ini sekarang menjalankan tugas amanah baru yaitu vokasi," tuturnya.
 
Sebelumnya, pemerintah bakal menerbitkan dua juta Kartu Pra Kerja untuk tahap pertama di 2020. Dari jumlah itu, pemerintah menganggarkan Rp10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
 
Kartu Pra Kerja diberikan kepada pengangguran yang sedang mencari pekerjaan maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Setiap peserta akan memperoleh insentif Rp300 ribu-Rp500 ribu hingga mencapai Rp1,5 juta per jiwa. Sebanyak 1,5 juta peserta akan diterima melalui kanal digital dan 500 ribu peserta melalui kanal reguler.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif