Ilustrasi. MI/RAMDANI
Ilustrasi. MI/RAMDANI

Legislator: Kedaulatan Pangan Harus Berbasis Kesejahteraan Petani

Ekonomi kedaulatan pangan pertanian kementerian pertanian
Antara • 30 Agustus 2019 14:04
Jakarta: Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mindo Sianipar menilai pencapaian kedaulatan dan ketahanan pangan harus berbasis pada kesejahteraan petani bukan semata-mata peningkatan produksi dan produktivitas tanaman.
 
"Kita ingin pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan berbasis rakyat, berbasis petani sejahtera, bukan hanya target-target produksi," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi terpumpun bertema 'Menggali Potensi Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan', seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.
 
Ia mengatakan populasi rakyat terbesar di Indonesia saat ini berada di perdesaan dan berusaha di sektor pertanian. Sementara itu, lanjutnya, inflasi harga pangan selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam kedaulatan pangan tanpa memperhatikan daya beli petani sebagai produsen sekaligus konsumen pangan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk apa target-target produksi terpenuhi tapi petani petani tidak mampu membelinya," ujarnya dalam diskusi yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) itu.
 
Mindo mewacanakan kembali perlunya dibuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memasukkan pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan. “Sekarang sedang dibahas untuk kembali pada GBHN secara terbatas, agar program pembangunan Indonesia lebih fokus, termasuk pembangunan sektor pangan,“ tuturnya.
 
Ia menilai selama era reformasi, daerah otonomi terkesan jalan sendiri, sehingga program dari Kementerian Pertanian tidak sampai ke daerah. Sebab, lanjut dia, kepala dinas pertanian akan menjalankan kebijakan kepada daerah masing-masing, bukan kebijakan dari pusat dari menteri pertanian.
 
“Ini lah salah satu mengapa kita sulit menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan,” ucapnya.
 
Selain itu, menurut dia, kedaulatan dan ketahanan pangan harus melibatkan peran aktif masyarakat. Mereka harus dilatih dan diberikan teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Kemudian mereka juga harus diberi kebebasan dalam mengembangkan atau berimprovisasi menyesuaikan lingkungan daerahnya.
 
Sementara itu, Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo menyatakan persoalan pangan merupakan hal yang mendasar dan esensial berdampingan dengan energi. "Pangan merupakan hal yang strategis, saat ini Indonesia menghadapi lonjakan jumlah penduduk dan menyempitnya lahan pertanian,” pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif