Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya)
Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya)

Ratusan Fintech Berstatus Ilegal

Ekonomi ojk fintech
Kautsar Widya Prabowo • 09 Januari 2019 10:56
Jakarta: Indonesia diakui masih menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan keuangan yang menggunakan teknologi finansial (financial technology/fintech) ilegal. Penyebabnya ialah perilaku masyarakat Indonesia yang masih konsumtif, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal.
 
"Pertama, jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak. Lalu kedua, belum semua bisa mengakses ke jasa keuangan formal. Akhirnya ini dimanfaatkan fintech yang memang sebagian besar ilegal dan berasal dari luar negeri untuk mengeruk keuntungan," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing saat menghadiri konferensi pers pengungkapan pelaku fintech ilegal di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Berdasarkan pengamatan OJK, tak sedikit warga yang mudah tergiur akan tawaran-tawaran dari aplikasi pemberian pinjaman daring yang saat ini marak. Terlebih persyaratan yang diajukan sangat mudah sehingga membuat masyarakat tidak berpikir panjang, misalnya mempertimbangkan risiko yang menunggu apabila tidak mampu membayar utang saat jatuh tempo.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karena itu, OJK mengimbau masyarakat lebih bijaksana dalam memanfaatkan aplikasi fintech yang beredar. Apalagi saat ini OJK mencatat ada 404 aplikasi fintech ilegal yang merambah Indonesia.
 
OJK sudah memberi izin kepada 88 aplikasi fintech untuk beroperasi secara resmi di Indonesia.
 
"Sudah ada yang terdaftar dan legal. Masyarakat silakan manfaatkan yang resmi karena yang legal tentunya lebih aman," ujar Tongam.
 
Ia pun mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang menangkap pelaku kejahatan fintech ilegal. Itu merupakan pengungkapan pertama kali dari bidang fintech di Indonesia.
 
Tongam berharap agar fintech yang masih berstatus ilegal di Indonesia segera berbenah diri dan menjalankan bisnis dengan bersih.
 
"Bagi fintech ilegal harap memperbaiki kinerja atau sekalian jangan beroperasi di sini. Dengan pengungkapan oleh Bareskrim ini, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi fintech ilegal sudah berjalan," tegasnya.
 
Belakangan, marak kasus pengguna fintech yang mengeluhkan tata cara penagihan, bunga pinjaman yang mencekik, dan teror.
 
4 Juta Nasabah
 
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar menegaskan keberadaan fintech bagi masyarakat bisa sangat bermanfaat karena bisa memberikan pinjaman untuk modal usaha. Terbukti selama 2018 nilai transaksi fintech telah mencapai Rp20 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak empat juta orang.
 
"Fintech ini asal dimanfaatkan dengan baik maka bisa membantu masyarakat. Masyarakat harus bijak, fintech juga bijak. Kami dorong literasi pada masyarakat. Fintech juga boleh tegas asal tidak melanggar hukum," ungkapnya. (Media Indonesia)
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif