NEWSTICKER
Massa demo buruh menolak omnibus law di DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Massa demo buruh menolak omnibus law di DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Kebut Omnibus Law Lapangan Kerja

Ekonomi buruh Omnibus Law
Ade Hapsari Lestarini • 26 Januari 2020 09:47
Jakarta: Pemerintah terus mengebut penyelesaian omnibus law. Salah satunya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
 
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini akan merevisi 79 UU dengan 1.244 pasal yang ada di dalamnya. Ada 11 klaster yang diharapkan bisa mereformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyaknya peraturan perundang-undangan.
 
Ke-11 kluster itu berisi Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini harus komprehensif, dan di sini membahas kepentingan dari pengusaha, pekerja, bahkan untuk orang yang belum dapat kerja," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020 lalu.
 
Gelombang penolakan pun datang dari para buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut. Omnibus law dinilai tidak berpihak pada buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.
 
Omnibus law juga dinilai akan menghapuskan sistem upah minimum. Buruh akan dibayar berdasarkan jam kerja.
 
"Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari. Akhirnya tak pernah mencapai angka upah minimum yang ada saat ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020 lalu.
 
Said menjelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur pekerja tidak boleh diberikan bayaran di bawah upah minimum. Perusahaan dinilai berbuat kejahatan dan rawan dibawa ke ranah pidana bila tidak sesuai UU dalam memberikan upah.
 
KSPI juga mempermasalahkan pesangon pekerja. Menurut dia, ketentuan dalam omnibus law soal tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar enam bulan upah merupakan pelanggaran.
 
Crosscheck yang dipandu Indra Maulana akan mengupas tuntas omnibus law dengan tema "Omnibus Law Bikin Galau?" yang digelar di Upnormal Coffee, hari ini, pukul 10.00 WIB.
 
Diskusi akan dihadiri Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi, Anggota Badan Legislasi DPR RI F-PG Firman Soebagyo, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
 
Dialog juga bisa disimak melalui YouTube Medcom ID, Facebook Medcom ID, dan website Medcom.id.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif