BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.
BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II Mulai Januari 2020

Ekonomi bpjs kesehatan
Eko Nordiansyah • 02 September 2019 19:23
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambut rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun Komisi IX dan Komisi XI DPR menolak rencana kenaikan iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.
 
"Sampai pemerintah menyelesaikan data cleansing, dan mendesak pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi XI, Seopriyatno dalam rapat Komisi XI, DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
 
Selain itu, Komisi IX dan Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan di 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp32,84 triliun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, Komisi IX dan Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari Data Terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN.
 
"Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah," jelas dia.
 
Komisi IX dan Komisi XI DPR RI juga mendesak Kementerian Kesehatan untuk secara terus menerus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan infrastuktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN. Sementara BPJS Kesehatan diminta terus melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan managemen iuran.
 
"Termasuk kolektabilitasi iuran dan percepatan data cleansing bersama Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, sehingga ada peningkatan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sesuai amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," ungkapnya.
 
BPJS Kesehatan juga diminta untuk segera menyelesaikan penunggakan pembayaran klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sehingga pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.
 
Kemudian, Komisi IX dan Komisi XI DPR RI mendukung penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan JKN, termasuk adanya penguatan payung hukum yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.
 
Tak hanya itu, Komisi IX dan Komisi XI DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit BPKP terkait pencatatan piutang iuran segmen PBPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 
"Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan dalam mengoptimalkan sisa dana kapitalisasi sebagai tindak lanjut dari hasil Audit BPKP," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif