Kejayaan <i>Digital Banking</i> di Tangan Dukcapil
Kepala Departemen Penelitan dan Pengaturan Perbankan OJK Antonius Hari PM. (FOTO: Medcom.id/Angga Bratadharma)
Bogor: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut perkembangan digital banking bisa melesat lebih maksimal jika didukung data yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), terutama data sidik jari dan iris mata. Ketersediaan data tersebut menjadi penting untuk pengembangan digital banking di tengah pesatnya perkembangan industri fintech.

Kepala Departemen Penelitan dan Pengaturan Perbankan OJK Antonius Hari PM mengaku pihaknya sedang melakukan kajian mengenai dampak digital banking terhadap industri perbankan di Indonesia, yang di antaranya Sumber Daya Manusia (SDM) dan aktivitas bisnis. Hasil kajian tersebut nantinya akan dijadikan landasan untuk membangun aturan.

"Kita kaji untuk mengetahui apakah dampaknya adalah perbankan nasibnya seperti ojek pangkalan (kalah oleh ojek online) atau bagaimana. Tentu kita tidak mau. Termasuk bagaimana SDMnya. Kami sedang proses kajiannya," kata Antonius, dalam Pelatihan dan Gathering Media Massa Jakarta, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Dirinya menjelaskan kajian itu dilakukan untuk nantinya dijadikan aturan dalam rangka mengimbau industri perbankan agar lebih bijak melihat dampak dari digital banking. OJK berharap pengembangan digital banking tidak memberikan efek buruk terhadap pengurangan SDM dalam sebuah institusi bank secara signifikan.

"Pengurangan SDM harus bijak. Misalnya rekrutmen dibatasi dengan hanya SDM yang dibutuhkan. Jadi pegawai tidak di PHK. Kalau waktu pensiun atau PHK maka diberikan pesangon yang layak. Tapi biar bagaimanapun itu kan bisins, kita juga tidak bisa terlalu ikut campur. Tapi, kita pertahankan agar tidak bergejolak," tuturnya.

Kendati demikian, ia tidak menampik, pengembangan digital banking sudah menjadi kewajiban bagi industri perbankan di Indonesia mengingat saat ini financial tecnology (fintech) terus berkembang pesat. Jika perbankan tak mengimbangi perkembangan tersebut, bukan tidak mungkin aktivitas bisnisnya terlibas oleh fintech.

Di titik ini, perbankan di Indonesia membutuhkan data komprehensif mengenai data nasabah atau calon nasabah dalam rangka mencapai kejayaan di digital banking. Meski data nasabah yang dimiliki perbankan terbilang lengkap, namun Antonius menilai masih membutuhkan data lain guna memaksimalkan pengembangan tersebut.

Data yang dimaksudkan yakni yang dimiliki Dukcapil mengenai sidik jari dan iris mata. Ia tidak menampik OJK memiliki kemampuan mengumpulkan data tersebut. Tetapi, ia menegaskan, perlu legalitas hukum yang kuat sehingga dalam hal ini Dukcapil menjadi lembaga yang memiliki wewenang mengumpulkan data termasuk sidik jari dan iris mata dari masyarakat.

"Sebenarnya data di KTP termasuk sidik jari sudah ada. Tapi belum lengkap. Kalau Dukcapil buka data tersebut maka digital banking bisa maju. Karena saya kemarin sudah tanyakan kepada bank, apakah siap digital banking? Mereka menjawab sudah. Akan lebih baik jika dilengkapi data Dukcapil," ungkapnya.

Lebih lanjut, Antonius berharap OJK bisa menjalin kerja sama dengan Dukcapil terkait pembukaan data sidik jari dan iris mata guna memaksimalkan digital banking di masa mendatang. Jika data tersebut belum terbuka maka kendala pengembangan belum terselesaikan dan kondisi pengembangan digital banking akan tetap di kondisi sekarang ini.

"Kalau Dukcapil oke, itu (perbankan mengembangkan digital banking) siap. Kalau kita tidak menggunakan data Dukcapil maka kondisi seperti sekarang ini saja, tapi sekarang juga sudah bagus. Tapi, ketika dibuka maka semua lancar," pungkasnya.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id