Komisi XI DPR Bentuk Panja Jiwasraya. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin
Komisi XI DPR Bentuk Panja Jiwasraya. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin

Komisi XI DPR Bentuk Panja Jiwasraya

Ekonomi Jiwasraya
Husen Miftahudin • 21 Januari 2020 13:48
Jakarta: Komisi XI DPR resmi membentuk panitia kerja (panja) pengawasan kinerja industri jasa keuangan. Pembentukan panja tersebut utamanya terkait dengan pengawasan dalam penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
 
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menegaskan pembentukan panja tersebut untuk memastikan pengembalian dana nasabah Jiwasraya. Panja yang dibentuk Komisi XI ini juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan panja serupa yang dibentuk Komisi VI dan Komisi III DPR.
 
"Kami bentuk panja untuk memperdalam masalah ini dan disesuaikan dengan Komisi VI. Kami buat panja untuk pengawasan industri jasa keuangan," ujar Dito dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Dito, permasalahan yang terjadi di industri jasa keuangan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab kondisi likuiditas yang dihadapi beberapa perusahaan jasa keuangan tersebut berakibat gagal bayar tehadap para nasabahnya.
 
"Penyebab utama permasalahan di beberapa perusahaan jasa keuangan tersebut adalah akibat salah kelola perusahaan atau (mismagement) dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara tidak benar yang berakibat inefisiensi terhadap perusahaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya," ungkapnya.
 
Dampaknya, jelas Dito, perusahaan jasa keuangan di Indonesia tidak akan mendapat kepercayaan oleh para nasabah. Hal ini dikhawatirkan berakibat fatal terhadap industri jasa keuangan maupun iklim investasi yang pada akhirnya dapat menganggu target asumsi makro yang telah ditetapkan dalam APBN 2020.
 
Diharapkan dengan terbentuknya panja yang akan melakukan pendalaman terhadap pengawasan kinerja di bidang industri keuangan tersebut, Komisi XI dapat memetakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada.
 
"Sehingga nasabah tidak dirugikan, korporasi akan dikelola dengan baik, pengawasan akan berjalan dengan efektif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan tetap terjaga dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Dito.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif