Netflix. Foto : AFP.
Netflix. Foto : AFP.

Pemerintah Buru Pajak Netflix dalam 2 Bulan

Ekonomi netflix
Desi Angriani • 18 November 2019 21:19
Jakarta: Pemerintah menargetkan pajak perusahaan digital internasional seperti Amazon, Google, Netflix, hingga Facebook masuk ke dalam penerimaan negara dalam dua bulan mendatang. Pasalnya, perusahaan raksasa digital tersebut memiliki potensi pajak yang cukup besar.
 
"Dan kita terus dalam dua bulan ke depan ini apalagi kita melihat denyutnya untuk kegiatan usaha itu bertambah. Kita memang fokus dan kita lihat secara spesifik perusahaan-perusahaan yang seperti itu," kata Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 18 November 2019.
 
Menurutnya, berburu pajak penyedia layanan streaming seperti Netflix tidak mudah. Perusahaan itu harus memenuhi kriteria sebagai BUT (Badan Usaha Tetap) agar bisa menjadi subjek pajak dalam negeri.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk melaporkan pajak penghasilan yang terutang. Ini yang terus kita lakukan kita menguji apakah memang mereka memiliki eksistensi di Indonesia," ungkap dia.
 
Ia menambahkan subjek apapun yang berasal dari luar negeri, dimanfaatkan dan dibeli untuk konsumsi di Indonesia akan terutang pajak pertambahan nilai khusus.
 
"Secara prinsip seperti itu," ungkap dia.
 
Sebelumnya perusahaan digital harus menjadi BUT dengan syarat kantor perwakilan di Indonesia agar bisa dikenakan pajak.
 
Namun pemerintah menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru mengenai ketentuan perpajakan dan fasilitas perpajakan. Melalui RUU ini, pemerintah hanya perlu membuat perjanjian pajak (tax treaty) dengan negara asal perusahaan digital tanpa memberi syarat mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif