Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Medcom.id/Desi Angriani)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Medcom.id/Desi Angriani)

Menperin: Rendahnya Penggunaan TKDN karena Kurangnya Penegakan Hukum

Ekonomi pertumbuhan ekonomi impor ekonomi indonesia
Suci Sedya Utami • 21 September 2018 10:35
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menengaskan masih rendahnya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan tingginya impor karena kurangnya penegakan hukum. Semua pihak terkait diharapkan bisa segera menggunakan TKDN secara maksimal dalam rangka menyehatkan postur perekonomian.
 
"Karena penegakan hukum (masih kurang)," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.
 
Padahal, kata Airlangga, beberapa produk atau barang dengan kapasitas dan sektor tertentu telah diproduksi di dalam negeri. Ia menegaskan untuk kapasitas yang sudah ada di dalam negeri akan diperbanyak dan disosialisasikan penggunaannya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misalnya pembangunan turbin dengan kapasitas berapa megawatt, trafo berapa megawatt, kemudian baja yang ketebalan berapa," tuturnya, seraya mengakui bahwa untuk beberapa barang tidak bisa instan diperoleh dari dalam negeri. Pemesanan harus dilakukan jauh-jauh hari sehingga bisa dilakukan pengadaan.
 
Hal senada disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani yang mengatakan apabila instansi pemerintahan melakukan pengadaan barang dan jasa dengan unsur TKDN maka mesti disampaikan jauh-jauh hari.
 
"Kalau dari jauh hari bisa disesuaikan dengan spek yang ada. Jadi, misalnya, kalau dua bulan, ini spek barang begini, mungkin dari nasional engga bisa. Kedua dalam jangka panjangnya mungkin sekarang belum ada TKDN-nya, dan ke depan akan ada industrinya bisa disiapkan. Sekarang perencanaanya harus jangka panjang, tidak boleh dadakan," tegas Rosan.
 
Sebelumnya, Pemerintah bakal memberikan sanksi bagi kementerian dan lembaga (k/l), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta yang tidak menggunakan TKDN.
 
Ketua Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Menko Maritim menegaskan apabila berbentuk badan usaha maka sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin usaha. Ia berharap semua pihak terkait benar-benar menggunakan TKDN dengan maksimal dalam rangka menekan impor.
 
"Pasti ada sanksi, saya ketuanya. Harus ada sanksi. Kamu nanti saya cabut izinnya (kalau tidak menggunakan TKDN). Peringatan satu, dua, dan tiga kalau enggak mau, ya sudah kita cabut izinnya," tegas Luhut.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif