Menteri Perhubungan (menhub) Budi Karya Sumadi. Medcom/Annisa Ayu.
Menteri Perhubungan (menhub) Budi Karya Sumadi. Medcom/Annisa Ayu.

Aturan Ojek Online Berlaku Mulai Besok

Ekonomi ojek online
Nia Deviyana • 30 April 2019 21:18
Jakarta: Menteri Perhubungan (menhub) Budi Karya Sumadi mengesahkan dua aturan terkait ojek online resmi berlaku mulai 1 Mei 2019 di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.
 
Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348.
 
"PM 12 adalah tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan PM 384 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi," jelas Budi di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan dasar aturan tersebut, jelas Budi, Kemenhub mengawasi operasional ojek online dengan membuat payung hukum.
 
"Terutama berkaitan dengan safety. Bahwa safety adalah suatu keharusan bagi dunia transportasi. Harapan kita, ini merupakan perlindungan yang baik kepada masyarakat dan ini bisa menjadikan suatu format kita bermasyarakat," terangnya.
 
Sementara untuk Kepmenhub Nomor KP 348, biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri dari biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal.
 
Biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.
 
Sementara biaya jasa minimal, menurut Kepmenhub ini, merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.
 
Dalam Kepmenhub ini, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, ditetapkan berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona I meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya (tidak termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), dan Bali.
 
Kemudian zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu zona III meliputi wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, serta Papua dan sekitarnya.
 
Masih berdasarkan Kepmenhub ini, perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi sebagaimana ditentukan di atas. Sementara biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi 20 persen.
 
"Apa yang kita lakukan ini akan kita evaluasi setelah satu minggu. Dalam satu minggu mendatang, segala masukan-masukan akan kami bahas sebagai respons dan bahan evaluasi," pungkas Budi.
 

(SAW)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif