Diskusi publik bertajuk 'Gerakan Buruh (Pekerja Perikanan) Bersama Rakyat'. Medcom.id/Cindy
Diskusi publik bertajuk 'Gerakan Buruh (Pekerja Perikanan) Bersama Rakyat'. Medcom.id/Cindy

Eksploitasi Buruh Perikanan Dinilai Minim Perhatian

Ekonomi perikanan
Cindy • 30 April 2019 23:42
Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyoroti adanya eksploitasi buruh di sektor perikanan tangkap. Project Officer KIARA Nibras Fadhlillah mengatakan, eksploitasi terjadi akibat implementasi kebijakan dan perhatian pemerintah yang minim.
 
"Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) dari tahun 2015 sudah booming terjadi di kapal penangkap ikan China. Pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan esploitasi ini," kata Nibras dalam diskusi di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
 
Nibras memaparkan eksploitasi buruh di atas kapal meliputi mempekerjakan anak di bawah umur, perekrutan ABK curang dan menipu, perampasan dokumen identitas, dan tidak ada pembayaran gaji atau upah. Selain itu, tidak adanya perjanjian kerja, terjadinya pembunuhan dan pelecehan seksual, pelanggaran kesehatan dan keselamatan, hingga jam kerja berlebihan, serta penyiksaan fisik.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan kecurangan saat perekrutan dan mempekerjakan anak di bawah umur rentan terjadi pada masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Biasanya, perekrutan tersebut dilakukan oleh perusahaan ikan dari luar negeri.
 
"Biasanya agensi bodong mencari lulusan anak SMA yang membutuhkan pemasukan ekonomi. Mereka diimingi bekerja di kapal mewah tapi malah dibawa untuk menjadi ABK kapal penangkap ikan, misalnya kapal Taiwan," terang Nibras.
 
Bahkan setelah ditipu, lanjutnya, surat dan dokumen identitas buruh perikanan tersebut ditahan perusahaan ikan. Mereka juga tak diberikan surat perjanjian kerja yang jelas.
 
"Begitu tanda tangan kontrak yang bukan berbahasa Indonesia, mereka (perusahaan ikan) menyimpan KTP atau paspor, para ABK itu jadi sulit kabur," ucap Nibras.
 
Ia menambahkan, gaji dan upah yang diberikan kepada buruh perikanan juga tak sesuai dengan waktu kerja. Malah, kata dia, gaji dan upah tersebut tak dibayarkan. "Mereka bekerja bisa 18 hingga 20 jam sehari. Upahnya jauh dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan sistem pembayaran lewat transfer ke keluarga kadang enggak tahu udah masuk atau belum," jelasnya.
 
Ia pun meminta pemerintah untuk memperhatikan persoalan eksploitasi tersebut dengan meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tahun 2007 dan rekomenasi ILO Nomor 199 tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan sebagai Bentuk perlindungan terhadap Buruh Perikanan. Serta meminta Kepolisian untuk menindak tegas pelaku usaha industri perikanan yang melanggar ketentuan hukum pidana perburuhan di Indonesia.
 

(AGA)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif