Ilustrasi tembakau. (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)
Ilustrasi tembakau. (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)

Pemerintah Diminta Selaraskan Seluruh Peraturan

Ekonomi tembakau
Husen Miftahudin • 28 Desember 2018 18:56
Jakarta: Pemerintah diminta menyelaraskan seluruh peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Regulasi yang tak sejalan dinilai menghambat laju pertumbuhan industri nasional.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Soeseno mengatakan tak sejalannya peraturan menjadi sorotan serius para pelaku usaha, termasuk industri hasil tembakau. Hal ini disebut bisa membuat iklim usaha di Tanah Air mengalami ketidakpastian.

"Situasi ini menghadirkan ketidakpastian di kalangan industri tembakau yang menjadi salah satu kontributor terbesar perekonomian nasional dan daerah," ujar Soeseno dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Padahal, lanjut Soeseno, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk selalu berkonsultasi dan berkoordinasi setiap mengeluarkan peraturan. Bila tidak, beleid yang dikeluarkan bisa bertabrakan dengan aturan sebelumnya. Salah satunya, sebut dia, adalah peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Padahal dalam peraturan di atasnya, pemerintah sudah lebih dulu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Selain pengaturan kawasan tanpa rokok (KTR), sebut Soeseno, sejumlah daerah juga telah memberlakukan pengaturan iklan dan larangan pemajangan produk rokok di toko ritel yang bertentangan dengan peraturan nasional.

"Saat ini sudah banyak peraturan dan undang-undang yang membatasi, sehingga tidak diperlukan lagi regulasi yang lebih ketat yang hanya akan menyakiti para petani tembakau dan menekan industri yang sudah mengalami penurunan," tegasnya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, pengaturan KTR seharusnya memperhatikan kepastian usaha agar laju perekonomian tidak terganggu. "Hak non perokok dilindungi tanpa menghilangkan kepastian usaha, karena akan berdampak pada penerimaan pemerintah daerah maupun pusat," tutur Enny.

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sukoyo mengaku tengah mencermati sejumlah perda yang dianggap tidak berpihak pada investasi.

"Kami mendorong pemda mencermati kembali semua perda yang dianggap menghambat iklim investasi. Manakala ditemukan, diharapkan segera dilakukan perubahan dan diharmonisasi dengan undang-undang maupun PP," pungkas Sukoyo.


(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi