.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. MI/Adam Dwi.
.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. MI/Adam Dwi.

Pemerintah Rogoh Rp570 Triliun Bantu Sejumlah Proyek di Jakarta

Ekonomi infrastruktur
Husen Miftahudin • 06 Mei 2019 18:46
Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan komitmen pemerintah terhadap pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran senilai Rp570 triliun untuk membantu pembangunan infrastruktur ibu kota, termasuk pengelolaan air.
 
"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta). Kita sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp570 triliun," kata Bambang kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
 
Namun demikian, jelasnya, bantuan itu tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Pemerintah nantinya melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran (negara). Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," ungkapnya.
 
Bambang pun menegaskan Jakarta harus tetap berkembang karena masih harus menampung arus urbanisasi. Urbanisasi masih diperlukan karena dapat menopang pertumbuhan ekonomi.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengakubsudah mengajukan proposal Rp571 triliun kepada pemerintah pusat. Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infrastuktur di ibu kota, seperti perpanjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air. Soal target penyediaan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta tercapai, butuh anggaran sebanyak Rp27 triliun.
 
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mengakui pembangunan infrastruktur dalam negeri butuh keterlibatan swasta. Seban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 
"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif," jelas dia.
 
Danis pun berharap skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta.
 

(SAW)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif