Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Nia Deviyana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Nia Deviyana.

Menkeu Bungkam soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Eko Nordiansyah • 30 Oktober 2019 12:28
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah diputuskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Ditemui usai upacara Hari Oeang ke-73 dan Sumpah Pemuda di Lapangan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sri Mulyani tak menjawab pertanyaan wartawan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
 
Padahal kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan usulan Sri Mulyani demi menutup defisit program jaminan kesehatan yang terus membengkak.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam Perpres ini iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas III ditetapkan sebesar Rp42 ribu. Sementara untuk kelas II iurannya sebesar Rp110 ribu dan kelas I akan dikenakan iuran sebesar Rp160 ribu.
 
Kenaikan iuran akan dijalankan mulai 1 Januari 2020. Meski begitu, pemerintah akan membayarkan selisih iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai 1 Agustus 2019, dan peserta penerima upah (PPU) dari pemerintah mulai berlaku 1 Oktober 2019.
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan iuran akan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 24 Oktober 2019.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif