Pengamat Kebijakan Publik Said Didu (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)
Pengamat Kebijakan Publik Said Didu (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Pengelolaan Freeport Harus Bebas dari Benalu

Ekonomi freeport
Ilham wibowo • 22 Desember 2018 14:21
Jakarta: Upaya pemerintah yang telah memiliki saham mayoritas PT Freeport Indonesia dinilai menjadi pilihan terbaik. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) definitif yang diberikan perlu terkelola dengan baik.
 
"Menurut saya ini adalah langkah terbaik dari pilihan yang banyak dan memang ribet," ujar Pengamat Kebijakan Publik Said Didu, ditemui usai diskusi di D' Consulate Cafe, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018.
 
Menurut Said upaya pemerintah melalui PT Inalum (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas merupakan langkah korporasi biasa. Kelanjutan pengelolaan tambang untuk memberikan keuntungan kepada negara tetap harus menjadi fokus utama.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Inalum kemudian bisa mendapatkan utang untuk membeli dan memang kebijakan pemerintah mendukung," ungkapnya.
 
Meski demikian, kata Said, Freeport pernah memiliki catatan pengalaman negatif terutama saat kasus 'papa minta saham' mencuat. Karenanya, tujuan untuk mengambil manfaat sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mesti dikawal dengan ketat.
 
"Bisnis ini sangat besar dan risiko tinggi, saya berharap jangan lagi ada benalu-benalu atau pihak-pihak yang mau menumpang hidup di Freeport," bebernya.
 
Dia menegaskan investasi besar yang diguyurkan dalam pengambilalihan saham mayoritas Freeport ini perlu bersih dari mafia. Sebab, posisi negara bakalan paling besar terkena dampak saat perusahaan merugi.
 
"Saya berharap betul Freeport harus diisolasi dari kepentingan politik siapa pun karena ini sangat rawan kepentingan politiknya. Mari jaga ke depan agar memang menguntungkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia," pungkas dia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi