Akhir 2018, Indonesia Punya <i>Holding</i> Infrastruktur dan Perumahan
Suasana diskusi holding perumahan dan infrastruktur. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)
Jakarta: Pemerintah akan segera mewujudkan pembentukan dua holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keduanya yakni holding infrastruktur serta holding perumahan dan pengembangan kawasan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro mengatakan pembentukan kedua holding tersebut ditargetkan bisa selesai akhir 2018. Dia bilang saat ini masih dalam tahap harmonisasi peraturan pemerintah (PP) untuk menuju holding. Bila PP keluar maka akan ada penandatangan akta inbreng.

"Akhir 2018 bisa terjadi dengan terlebih dahulu adanya legal consolidation artinya penandatanganan akta inbreng terjadi," kata Aloysius dalam sebuah diskusi di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.

Holding BUMN Infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai holding dengan anggota yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).

Holding tersebut berlatarbelakang menciptakan BUMN yang besar, kuat, dan lincah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional. Sekaligus dapat meningkatkan kompetensi, skala perusahaan, kapasitas pendanaan. Serta mendorong inovasi untuk mewujudkan perannya sebagai integrator pembangunan infrastruktur secara end-to-end.

"Pembentukan holding diharapkan mempercepat pengembangan infrastruktur yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, misalnya infrastruktur konektivitas yang dapat menciptakan koridor-koridor ekonomi baru dan dapat menurunkan logistic cost di Indonesia," ujar dia.

Sementara untuk Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan berisikan tujuh perusahaan. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) bertindak sebagai lead holding dengan anggota PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Bina Karya (Persero).

Holding ini akan berperan dalam memastikan kebutuhan perumahan nasional di seluruh cakupan geografis serta menyediakan perumahan dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Holding ini memiliki peranan penting dalam membangun lebih banyak perumahan untuk mengatasi defisit rumah bagi masyarakat. Termasuk juga menyediakan jasa dan produk berkualitas tinggi melalui sinergi antar anggota holding.

"Dengan menjamin pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkelanjutan serta mengutilisasi kompentensi menyeluruh yang ada di seluruh anggota holding, maka holding bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujar dia.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal menambahkan pembentukan kedua holding tersebut akan memiliki empat tahapan. Pertama yakni legalitas hukum berupa Peraturan Pemerintah sehubungan dengan penambahan penyertaan modal negara pada Hutama Karya dan Perumnas.

Kedua, penetapan Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan nilai dua inbreng pada Hutama Karya dan Perumnas. Ketiga, penetapan akta inbreng. Ketiga tahap tersebut ditargetkan untuk dilakukan pada Desember 2018.  Keempat, pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham anggota holding rencananya dilaksanakan paling lambat pada Mei 2019.

"Holding efektif pada saat penandatanganan akta pengalihan saham dan disahkan oleh Kumham. RUPS hanya sekadar mengubah nama, nantinya kata persero akan dihilangkan," tambah Hambra.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id