Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Foto : Medcom/VIcka.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Foto : Medcom/VIcka.

ASABRI Diusut, Negara Jamin Hak Nasabah

Ekonomi ASABRI
Cahya Mulyana • 16 Januari 2020 17:46
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pengungkapan dugaan korupsi di tubuh ASABRI masuk kewenangan penegak hukum. Namun negara menjamin hal ini tidak akan mengganggu hak nasabahnya, 350 ribu dari TNI dan 600 ribu dari Polri.
 
"Kesimpulannya para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah, negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya masih stabil. Artinya dari dana yang merosot (milik ASABRI) sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselsaikan secara baik," katanya usai menerima Menteri BUMN Erick Tohir membicarakan nasib PT Jiwasraya dan Asabri, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Menurut dia, Kementerian BUMN dan Keuangan akan memastikan hak nasabah ASABRI terjamin di tengah pengusutan dugaan korupsi oleh penegak hukum. Kepolisian akan fokus mengungkap kasus ini untuk membuktikan dugaan tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan. Dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini Polri kewenangannya. Polri itu punya anggota 600 ribu di dalam jaminan Asabri. Tentara (TNI) sekitar 350 ribu," ungkapnya.
 
Ia juga meminta semua pihak wajib menghormati proses hukum yang berjalan termasuk terkait ASABRI.
 
"Jadi sekarang ditangani, jangan khawatir semua berjalan sesuai dengan aturan tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak seorang pun yang menuduh sembarangan korupsi. Harus fair. Oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif