Gedung Kementerian Perdagangan. Foto: Setkab
Gedung Kementerian Perdagangan. Foto: Setkab

Implementasi Sistem Resi Gudang di Perdesaan Diperkuat

Ekonomi kementerian perdagangan
Ilham wibowo • 12 November 2019 10:10
Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di perdesaan. Kehadirannya diharapkan mampu membantu para petani menjaga kestabilan harga produk pertanian.
 
Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengatakan gudang SRG merupakan salah satu instrumen penting penggerak sistem perekonomian di wilayah perdesaan, khususnya yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Koperasi Potensial.
 
Upaya penguatkan peran SRG dilakukan dengan Pertemuan Teknis Sinergi dan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Terkait dengan Penguatan dan Implementasi SRG di Solo, Jawa Tengah. Bumdes atau koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi di wilayah perdesaan diharapkan mampu membantu para petani menjaga kestabilan harga produk pertanian.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada saat panen raya, Bumdes atau koperasi diharapkan dapat menampung hasil panen petani di SRG,” ujar Tjahya, melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2019.
 
Tjahya melanjutkan Bumdes yang memenuhi persyaratan sebagai lembaga SRG dapat menjadi pengelola gudang SRG. Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan dapat berperan sebagai penyimpan barang yang mengumpulkan komoditas dari petani anggotanya untuk disimpan di gudang SRG.
 
Bappebti Kemendag bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian PDTT akan mengidentifikasi koperasi dan Bumdes potensial untuk didorong menjadi pengelola gudang SRG. Adapun Kemendes PDTT menyampaikan sudah ada dua Pemerintah Kabupaten di Indonesia yang telah memiliki Bumdes yang baik.
 
"Telah berbentuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yaitu Dompu dan Lebak. Pada kedua lokasi tersebut, SRG berpotensi dikelola oleh Bumdes. Sementara itu, Kemenkop UKM akan mengidentifikasi koperasi yang potensial untuk menjadi pengelola gudang SRG di delapan lokasi lainnya,” ungkap Tjahya.
 
Selain itu, Tjahya menyampaikan, keberadaan gudang SRG sangat diperlukan untuk pengembangan bisnis Bumdes. Berdasarkan data Kemendes PDTT, saat ini terdapat lebih dari 1.300 Bumdes binaan yang sudah memiliki skala ekonomi dan pasar yang sangat memerlukan gudang SRG.
 
Untuk itu, Bappebti mengupayakan agar Bumdes dapat mengakses gudang SRG dan insentif sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pada kesempatan sosialisasi itu, pihak Kemenko Perekonomian juga mengingatkan mengenai pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan SRG ini dapat berjalan dengan baik.
 
Sedangkan Kementerian Desa PDTT menyampaikan perlu ada koneksi antara sentra produksi di kawasan pedesaan dengan pasar yang lebih luas melalui peran Bumdes yang memiliki anggaran yang besar.
 
"Pembinaan kepada koperasi calon pengelola gudang sampai menjadi pengelola gudang SRG perlu terus dilakukan. Jangan sampai gudang yang dibangun miliaran tidak dapat dimanfaatkan karena modal koperasi yang tidak cukup," pungkas Tjahya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif