Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Foto : MI/Sumaryanto B.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Foto : MI/Sumaryanto B.

Menaker: Belum Ada Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

Ekonomi kemenaker
Eko Nordiansyah • 03 Oktober 2019 16:17
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan belum ada rencana untuk mengajukan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan draf untuk membahas RUU Ketenagakerjaan itu belum ada sampai dengan saat ini.
 
"Sampai hari ini prosesnya belum ada. (draftnya) Belum ada," kata dia usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2019.
 
Hanif mengklaim para pihak yang terlibat sudah sepakat soal rencana membahas RUU Ketenagakerjaan. Meski begitu, pemerintah akan tetap menyerap berbagai aspirasi sebelum merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau rencana itu ada di tripartit nasional (tripnas) itu sepakat dengan buruh-buruh. Tripnas itu isinya pengusaha, pemerintah, dan pekerja. Mereka sudah sepakati soal revisi UU Ketenagakerjaan," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan berbagai usulan yang masuk untuk revisi ini akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah. Termasuk tuntutan dari para buruh yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai demo buruh yang menolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan kemarin tidak tepat. Pasalnya, dunia usaha melihat revisi tersebu baik untuk mendukung iklim investasi.
 
"Intinya kalau terkait revisi UU Ketenagakerjaan saya sampaikan tidak ada, prosesnya belum ada, drafnya belum ada, konsepnya belum ada. Ya itu kita lihat nanti saja," ungkap Hanif.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif