Illustrasi. MI/Gino F Hadi.
Illustrasi. MI/Gino F Hadi.

Gugatan Diskriminasi Sawit RI oleh Uni Eropa di WTO Butuh 1,5 Tahun

Ekonomi kelapa sawit
Eko Nordiansyah • 19 Juni 2019 20:32
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemenddag) menilai gugatan Indonesia soal diskriminasi sawit oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membutuhkan waktu yang lama. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyebut paling tidak dibutuhkan waktu minimal 1,5 tahun.
 
Oke menyebutkan tahap gugatan di WTO dimulai dari tahap konsultasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Setelah itu, kedua belah pihak diberikan waktu untuk bernegosiasi ulang sehingga diharapkan bisa berdamai. Jika tidak baru, akan ada panel di WTO untuk menindaklanjuti gugatan Indonesia.
 
"Apakah gugatan ini berlanjut. Kalau tidak ada kesepakatan tentunya akan meminta WTO untuk membentuk panel. Dan dari situ prosesnya 1,5 tahun," kata Oke di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan pemerintah sudah menggandeng lima firma hukum (law firm) untuk menghadapi gugatan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Selanjutnya pemerintah akan memberikan pembekalan agar para firma hukum yang ditunjuk oleh Indonesia bisa memenangkan gugatan di WTO.
 
"Sembilan yang sudah kita kerucutkan menjadi lima dengan biaya sekian masing-masing. Kita harus segera menunjuk karena law firm ini yang akan kita konsultasikan dengan tim ahli yang kita bentuk di sini," jelas dia.
 
Pemerintah juga akan berjuang agar bisa memenangkan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa di WTO. Pemerintah tidak berenca menggugat ke Mahkamah Eropa (European Court of Justice) karena dinilai tidak akan menyelesaikan masalah yang sudah menerbitkan Delegated Act melalui Komisi Uni Eropa.
 
"Kalau mau pelaku usaha menggugat ke member state. Karena kalau ke European Court of Justice itu ada keputusan yang pasti, misalnya waktu kita dumping dulu kenapa paralel, satu kita memutuskan keputusan dumping biodiesel, kalau ke European Court of Justice itu ada ganti rugi. Kalau ini, belum tentu setiap member state menerapkan, jadi tergantung keputusan member state-nya," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif