Ilustrasi beras - - Medcom.id
Ilustrasi beras - - Medcom.id

Pemerintah Diminta Prioritaskan Perbaikan Data Pangan

Ekonomi pangan impor
Antara • 14 Juni 2019 14:42
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mendesak pemerintah agar dapat memprioritaskan perbaikan data pangan. Hal ini dapat menjadi landasan yang tepat dalam memutuskan kebijakan impor.
 
"Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait impor," kata Galuh Octania dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Menurut Galuh perbedaan data komoditas pangan antara satu institusi dengan institusi lainnya di Tanah Air sudah sering terjadi. Namun permasalahan tersebut hingga kini tidak kunjung menemukan solusi dan malah berulang lagi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia berpendapat bahwa persoalan antara Bulog, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait data terjadi karena perbedaan tugas dan kewenangan. Sedangkan kebijakan impor diputuskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan ketiga institusi tersebut.
 
"Data pangan yang bersumber dari satu pihak, akurat dan diperbaharui secara berkala sangat penting untuk menentukan kebijakan pangan yang akan diambil pemerintah. Selain sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan dan juga mengetahui kondisi petani," jelas Galuh.
 
Ia mengingatkan bahwa konsekuensi data pangan yang tidak akurat, bisa berpotensi membuat produksi pangan dikatakan sudah surplus namun harganya masih cenderung bergejolak. Ketika harga bergejolak, lanjut Galuh, Kementerian Perdagangan pasti perlu melakukan tindakan untuk meredam gejolak tersebut. Salah satunya adalah dengan melaksanakan aktivitas impor.
 
"Yang menjadi masalah, Indonesia baru mau mengimpor kalau sudah ada data mengenai produksi pangan dalam negeri tidak cukup. Seharusnya karena data tidak akurat maka pengambilan keputusan terkait impor juga tidak akan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Pemerintah harusnya fokus pada kepentingan rakyat sebagai konsumen. Mereka berhak mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau," ucapnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif