Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (MI/RAMDANI)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (MI/RAMDANI)

2019, Mentan Bidik Investasi Pertanian Capai Rp80 Triliun

Ekonomi pertanian kementerian pertanian
04 Juli 2019 12:02
Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan investasi di bidang pertanian tahun ini bisa mencapai Rp80 triliun atau meningkat dari realisasi 2018 sebesar Rp61,6 triliun. Hal tersebut menjadi penting terjadi karena bisa memberikan efek positif terhadap pertumbuhan pertanian di Indonesia.
 
"Jadi dulu investasi yang masuk sekitar Rp29 triliun di 2013, lalu di 2018 sebesar Rp60 triliun, dan mudah-mudahan di 2019 bisa Rp80 triliun," kata Mentan Amran, dalam paparannya di sebuah diskusi, seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.
 
Ia menjelaskan investor dalam negeri dan luar negeri banyak yang tertarik untuk melakukan penanaman modal di sektor pertanian, bahkan beberapa investor sudah melakukan penjajakan dengan Kementerian Pertanian. Amran menyebutkan sejumlah investor tertarik untuk berinvestasi di bidang peternakan (live cattle), tanaman jagung dan pabrik gula.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Amran memaparkan, investasi di bidang pertanian terus meningkat sejak 2013. Realisasi investasi tercatat tumbuh signifikan sebesar 110,2 persen dalam lima tahun, yakni dari Rp29,3 triliun (2013) menjadi Rp 61,6 triliun (2018).
 
Secara rinci, realisasi investasi pada 2014 sebesar Rp44,8 triliun, di 2015 sebesar Rp43,1 triliun, di 2016 sebesar Rp45,4 triliun, dan di 2017 sebesar Rp45,9 triliun. Amran menilai tumbuhnya realisasi investasi ini dipengaruhi oleh kemudahan sistem perizinan secara elektronik yang memperpendek waktu layanan menjadi hanya tiga jam.
 
Kondisi itu membuat lebih efektif, transparan dan akuntabel. Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan daring terintegasi atau online single submission (OSS) yang sudah terhubung dengan kementerian, pemerintah daerah dan BKPM.
 
"Sebenarnya banyak yang mau investasi, tetapi sulit menembus birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan OSS kami layani perizinan lebih cepat," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif