Illustrasi. Dok : AFP.
Illustrasi. Dok : AFP.

Kemenaker Buka Posko Pengaduan Pembayaran THR

Ekonomi tunjangan hari raya berita kemenaker
Nia Deviyana • 20 Mei 2019 17:11
Jakarta: Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) membuka posko pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019. Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan posko ini telah dibuka di seluruh instansi Kemnaker seluruh provinsi mulai H-20 hingga H+10 Idulfitri.
 
"Jadi total sekitar satu bulan yang fungsinya memfasikutasi pengaduan-pengaduan maupun konsultasi terkait masalah THR," ujar Hanif saat meninjau posko di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap Lantai 1 Gedung B Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin, 20 Mei 2019.
 
Hanif menuturkan tidak hanya pekerja yang bisa berkonsultasi tetapi juga kalangan manajemen perusahaan. "Dunia usaha misalnya, bisa datang ke sini untuk mendaftarkan permasalahan mereka sebagai upaya tindak lanjut. Intinya posko ini sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap upaya penanganan kasus THR," ungkapnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hanif melanjutkan berdasarkan data Kemnaker angka pengaduan masalah pembayaran THR mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adapun jumlah pekerja yang melakukan konsultasi pada 2017 sebanyak 2.390 orang, pada 2018 menurun menjadi 606 orang.
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.
 
Pembayaran THR bagi pekerja atau buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
 
Berdasarkan Permenaker No.6/2016 pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Pekerja atau buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.
 
Sedangkan Pekerja atau buruh yang bermasa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.
 
Bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.
 
Berdasarkan evaluasi pelayanan posko tahun lalu, lanjut Hanif, diharapkan pembayaran THR keagamaan tahun ini akan lebih baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jika tidak, Hanif menekankan bakal memberikan sanksi tegas.
 
"Perusahaan yang tidak membayar THR bisa dikenakan sanksi administratif. Mulai dari teguran hingga pembatasan izin usaha. Mereka juga dikenakan denda sekitar lima persen, dari jumlah THR yang mestinya dibayarkan," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif