Kasus Pembobolan Bank Mandiri Rugikan Negara Rp1,83 Triliun
Ilustrasi. (Foto: Antara/Akbar Nugroho).
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan hasil perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan pembobolan PT Bank Mandiri Tbk Commercial Banking Center Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB). Dalam kasus pemberian kredit itu kerugian negara diperkirakan Rp1,83 triliun.

Demikian dikatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman kepada wartawan seusai menerima tim auditor BPK di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut semakin melengkapi pembuktian yang dibutuhkan oleh tim jaksa penyidik.

"Jadi sudah jelas dan kami tinggal melakukan tahap kedua atau penuntutan. Kami jadwalkan pekan ini berkas untuk tersangka RT (Rony Tedy) selaku Direktur TAB dilimpahkan ke penuntutan," ujar Adi.

Menurut dia, perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan BPK pada 2017 hanya sebesar Rp1,4 triliun. Namun, setelah BPK kembali melakukan pemeriksaan lebih mendetail justru terjadi penambahan nominal yang berasal dari bunga dan pokok pinjaman hingga Rp400 miliar.

Dalam kasus itu Korps Adhyaksa juga berencana melakukan perhitungan ulang, termasuk nilai dari penyitaan aset untuk sekadar mengetahui total kerugian yang ditimbulkan. Pun perhitungan tersebut baru bisa dilaksanakan apabila perkara sudah masuk tahap penuntutan.

Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara, menambahkan pihaknya resmi menyerahkan hasil pemeriksaan kerugian negara terkait pemberian kredit kepada PT TAB. BPK datang untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Agung.

"Dalam pemeriksaan itu Kejaksaan Agung telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup memadai, sehingga memungkinkan BPK untuk dapat menyelesaikan dan mengumpulkan hasil pemeriksaan atas perhitungan kerugian negara. Jumlahnya cukup besar, yaitu Rp1,83 triliun."

Ia mengemukakan, BPK melihat beberapa penyimpangan dalam pemberian kredit itu, seperti proses pengajuan atau permohonan, proses analisis, proses persetujuan maupun penggunaan dananya, serta fakta urungnya pelunasan pinjaman.

Tim penyidik sebelumnya telah menetapkan status tersangka kepada tiga pejabat Bank Mandiri. Mereka ialah Komersial Banking Manajer Surya Baruna Semenguk, Relationship Manager Frans Eduard Zandra, dan Senior Kredit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo.

Sementara dari pihak swasta, jaksa juga menetapkan status tersangka kepada Direktur PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) Rony Tedy dan Head Accounting PT TAB Juventius. Belakangan ada dua petinggi PT Bank Mandiri berinisial TS dan PPW selaku pemutus kredit yang ikut ditetapkan sebagai tersangka.

"Berkas perkara sudah jadi untuk satu tersangka, kemudian baru akan berlanjut dengan enam orang tersangka berikutnya. Pertama yang nanti akan dilimpahkan adalah tersangka RT," sambung Adi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum menambahkan kasus tersebut kasus bermula pada 15 Juni 2015. Kala itu RT mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri Tbk Commercial Banking Center Bandung I.

Rinciannya, perpanjangan seluruh fasilitas kredit modal kerja senilai Rp880 miliar, perpanjangan dan tambahan plafon LC Rp50 miliar, dan fasilitas kredit investasi untuk 72 bulan Rp250 miliar.

Namun, jelas Rum, dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat data aset PT TAB yang tidak benar. Aset yang dilaporkan itu justru dibesarkan dari aset sebenarnya.

Walhasil, berdasarkan nota analisis pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan, sehingga dapat dengan mudah memperoleh perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit Rp1,17 triliun.

Debitur PT TAB, imbuhnya, juga telah menggunakan uang fasilitas kredit sebesar Rp73 miliar untuk keperluan yang dikarang dalam perjanjian kredit. Uang itu sejatinya hanya boleh digunakan untuk kepentingan kredit investasi (KI) dan kredit modal kerja (KMK).



(AHL)