Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Obat Pahit Ekonomi RI Menuju PDB USD7 Triliun

Ekonomi ekonomi indonesia
Ilham wibowo • 20 November 2019 14:08
Jakarta: Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang tak ringan untuk bisa tumbuh menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD7 triliun pada 2045. Strategi dan terobosan perlu terus digulirkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah ketidakpastian global.
 
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan dalam 25 tahun mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu rata-rata tujuh persen per tahu untuk mencapai target lima besar negara denga ekonomi terkuat. Pertumbuhan yang stagnan pada angka lima persen per tahun, PDB yang bakal dihasilkan hanya sebesar USD5 triliun.
 
"Jadi untuk mencapai angka (PDB) USD7 triliun itu Indonesia harus tumbuh rata-rata tujuh persen per tahun, ini target yang berat ya, tentu ini harus diupayakan dengan berbagai cara," kata Rizal dalam acara bertajuk Towards a USD7 Trillion Economy: Opportunities and Challenges di Hotel JW Marriott Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rizal mengatakan dukungan politik Indonesia untuk mengarah pada pencapaian target ekonomi tersebut terus diperkuat. Beragam program terus digulirkan Presiden Joko Widodo di sektor ekonomi yang diproyeksikan bakal menjadi modal untuk perubahan besar.
 
"Kalau hanya perubahan kecil-kecil ya kita tahu hanya lima persen nanti yang bisa dihasilkan. Kita butuh perubahan struktural, perubahan yang dilakukan untuk mencapai tujuh persen, nah ini kesempatan yang dimiliki pemerintah saat ini," ungkapnya.
 
Selain penguatan industri, pemerintah juga tengah berupaya merampungkan seluruh perjanjian kerja sama perdagangan dengan berbagai negara dan komunitas internasional. Saat ini, 17 perjanjian sudah bisa dimanfaatkan dan 12 lainnya tak lama lagi bakal rampung untuk membuka pasar ekspor yang lebih luas.
 
"Kita harus mempunya suatu biaya logistik yang rendah, kemudian juga dengan industri yang kompetitif, tadi masalah buruh disebutkan, ini menjadi harapan dari dunia usaha," ujarnya.
 
Seluruh daya dan upaya itu butuh waktu dan proses yang tidak instan. Pasalnya, titik masalah terbesar dalam peningkatan ekspor dan investasi ada pada regulasi yang tak lama lagi bakal disederhanakan.
 
Selain deregulasi, pemerintah juga terus menghadirkan kemudahan berusaha dengan membangun infrastruktur. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada 2019, kinerja bakal berbalik arah setelah startegi program dimanfaatkan.
 
"Infrastruktur ini kan sudah mulai selesai dan sudah mulai dirasakan. Sekarang ibaratnya makan obat, pahit dulu. Infrastruktur tentu beberapa tidak bisa kita pakai langsung, jalanan menuju Bandung-Cikampek macetnya minta ampun 5-6 jam, tapi kalau infrastruktur sudah jadi dipakai bisa lebih cepat," paparnya.
 
Strategi pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi bukan tanpa dasar. Negara dengan pertumbuhan yang sangat cepat seperti Tiongkok dan Kores Selatan pun mesti bersakit-sakit dahulu.
 
"Yang selama ini berada di comfort zone itu akan terkena dampak, tentu kalau dilihat dari sejarahnya negara-negara Tiongkok, Korea mereka bisa tumbuh sembilan persen bahkan bisa double digit. Jadi saya bilang rata-rata, bukan berarti tahun depan (Indonesia) harus tumbuh tujuh persen," ujarnya.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif