Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. MI/Agung Wibowo.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. MI/Agung Wibowo.

Program Sinergi Kemenkeu Ditargetkan Raup Rp50 Triliun

Ekonomi kementerian keuangan
Ilham wibowo • 25 Juni 2019 19:15
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengupayakan ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Program sinergi pun diharapkan menambah kas negara dari perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan strategi peningkatan pendapatan negara dilakukan dengan menyinergikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Tiga direktorat jenderal tersebut diminta melebur ego sektoral dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan Iayanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB).
 
"Kalau patuh semua penerimaan negara akan optimal dan ketahanan fiskal terwujud. Kalau fiskal kuat dan negara kuat, membuat masyarakat menjadi sejahtera," kata dalam pemaparan di aula kantor pusat DJP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Program sinergi sebelumnya yang hanya melibatkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai bisa meraup pemasukan tambahan Rp23,4 triliun pada 2018. Ia optimistis target pemasukan terpenuhi sebesar Rp50 triliun pada 2019 dari peningkatan program tersebut.
 
"One nation, one revenue, one concept, dan one system. Bayar pajak harus semudah bayar pulsa, ini bagian dari reformasi pajak," ungkapnya.
 
Secara garis besar, setidaknya terdapat delapan program yang telah dirancang untuk penerimaan negara yang diolah DJP, DJBC, dan DJA secara bersamaan. Sinergi tersebut berupa program joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile, secondment, dan program sinergi Iainnya.
 
"Meningkatkan daya saing, karena di mana pun pengusaha akan terkait dengan pajak, lalu ekspor impor berkenaan dengan bea cukai, bagaimana perbaiki bersama bisnis proses ini terintegrasi," ucapnya.
 
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam kesempatan yang sama mengatakan pengembangan program tersebut didasari oleh prinsip manajemen risiko yakni pelaku usaha yang patuh akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitannya dengan perpajakan dan kepabeanan. Robert berharap masyarakat tidak lagi mencari jalan pintas untuk melunasi kewajiban pajaknya.
 
"Kami yakin karena dari waktu ke waktu dilakukan reformasi, 2019 dengan joint sinergi ini kami mendapat tugas menghasilkan Rp50 triliun untuk penerimaan," ungkapnya.
 
Adapun dari sektor pajak, Robert menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak pada 2020 sebesar 9-12 persen. Target itu dipasang dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,3 persen dan inflasi di level 3,5 persen.
 
"Elastisitas penerimaan pajak di sembilan persen sampai 12 persen, murni dari pertumbuhan volume ekonomi, pertumbuhan real dan range pertumbuhan 2020," tuturnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif