Kementerian ESDM Bujuk Menkeu Bebaskan Pajak Kontraktor Migas

Suci Sedya Utami 20 Agustus 2018 20:27 WIB
pajak
Kementerian ESDM Bujuk Menkeu Bebaskan Pajak Kontraktor Migas
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Medcom /Annisa Ayu Artanti.
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membujuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membebaskan pajak bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang menjual minyak mentah di dalam negeri. Apalagi, Presiden Joko Widodo akan mewajibkan KKKS menjual minyak mentah kepada PT Pertamina (Persero) sebagai upaya menekan defisit transaksi berjalan.

"Saya sudah bicara dengan Bu Ani, juga bisikin ke Bu Ani (agar membebaskan pajak bagi KKKS)," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 20 Agustus 2018.

Menurut Arcandra, ada satu aturan yang berpotensi menghambat arahan Presiden: Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Pasal itu mewajibkan KKKS migas membayar penyerahan atas barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pasal 3 PMK 34/2017 memberikan pengecualian. KKKS memang tak dikenai pajak bila menjual produk eksplorasi ke luar negeri, namun tidak demikian andai mereka menjualnya di dalam negeri. "Kalau sekarang KKKS itu masih dikenakan pajak," kata Arcandra.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menambahkan, saat ini tengah menyusun kerangka baru yang mewajibkan KKKS menjual produk di dalam negeri. "Jadi nanti bisa enggak bayar dengan aturan ini. Ini berlaku buat semuanya," jelas dia.

Pemerintah sebelumnya berencana mewajibkan PT Pertamina (Persero) menyerap minyak mentah (crude) dalam negeri dari KKKS. Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang ditujukan untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang membengkak akibat impor crude yang relatif tinggi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan selama ini dalam komitmen kerja sama terdapat pembagian hasil produksi dari setiap lapangan migas yang digarap atau dikelola oleh KKKS. Produksi tersebut dibagi untuk KKKS yang selama ini dijual ke luar negeri (ekspor) dan pemerintah yang selama ini diserap oleh Pertamina.

Nantinya akan diatur crude milik kontraktor asing seperti Chevron, Exxon, Conoco Phillips akan diserap juga oleh Pertamina atau dengan kata lain crude hasil produksi dalam negeri harus diolah di dalam negeri. "Jadi Pertamina harus beli. KKKS-nya harus jual ke Pertamina," kata Jonan.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id