Ilustrasi. Foto : Medcom/Hendrik.
Ilustrasi. Foto : Medcom/Hendrik.

Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Perlu Kebijakan Tepat

Ekonomi Bank Indonesia Sri Mulyani Perempuan UMKM Fintech Pemulihan Ekonomi Nasional G20
Fetry Wuryasti • 12 Mei 2022 18:25
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dalam mencapai target G20, Recover Together Recover Stronger, kelompok rentan dan kelompok kurang terlayani khususnya kaum perempuan, kaum muda, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu menjadi prioritas.
 
Kelompok tersebut memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sebab UMKM menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendukung pendapatan domestik bruto Indonesia sebesar 60 persen. Namun demikian, UMKM mash menghadapi tantangan dalam memperoleh akses pembiayaan.
 
"Saat ini hanya 18 persen kredit perbankan diberikan kepada UMKM. Pandemi covid membuat UMKM menjadi lebih sulit dalam mengakses pembiayaan. Untuk itu, perlu diciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM yang dapat meningkatkan multiplier effect terhadap perekonomian," kata Sri Mulyani, dikutip Kamis, 12 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya perempuan seringkali sulit untuk mengakses layanan keuangan, misalnya karena tidak memiliki identitas pribadi atau aset atas namanya, sehingga tidak memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan dari penyedia jasa keuangan.
 
Sementara kaum muda, yang merupakan 16 persen dari populasi global dan kunci masa depan suatu negara, juga mengalami kesulitan dalam mengakses jasa keuangan karena belum adanya dokumen identitas resmi, memerlukan persetujuan wali yang sah untuk membuka rekening bank, dan stereotip risiko yang lebih tinggi karena memiliki pendapatan yang tidak teratur dan simpanan yang kecil.
 
Pemanfaatan teknologi melalui financial technology (fintech) dinilai dapat membantu perempuan, kaum muda, dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan transaksi keuangan yang lebih efisien dan transparan. Fintech juga dapat mendukung inklusi keuangan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan ketahanan keuangan.
 
Tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya meningkatkan edukasi dan literasi keuangan khususnya bagi perempuan, informalitas, variasi produk berbasis gender, kapasitas kewirausahaan, pengelolaan keuangan dalam rangka mengembangkan bisnis dan membangun masa depan yang aman secara finansial sesuai dengan kebutuhan.
 
Di samping itu, pemanfaatan fintech juga memerlukan pengawasan yang optimal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Mudahnya konsumen dalam mengakses pembiayaan digital justru menimbulkan masalah baru karena konsumen tidak mampu mengembalikan pinjaman akibat bunga pinjaman online yang terlalu tinggi.
 
Sri Mulyani menekankan teknologi telah mengubah sistem keuangan. Untuk itu, pengambil kebijakan perlu memastikan menciptakan fintech yang aman, memberikan perlindungan data pribadi, memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga keuangan inklusif dapat terwujud.
 
Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan inisiatif pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia mengadopsi tiga pilar kebijakan, yaitu mendorong korporatisasi, meningkatkan kapasitas, dan mendorong akses ke fasilitas pembiayaan.
 
Strategi ini diterapkan dalam mengaddress tantangan pada sisi permintaan dan penawaran, dimana dari sisi permintaan upaya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta mendorong penggunaan digitalisasi yang lebih besar dalam proses bisnis.
 
Dari sisi penawaran, upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan infrastruktur untuk memfasilitasi transformasi digital UMKM, termasuk dalam memperluas adopsi QRIS sebagai gateway ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif.
 
Perry menambahkan, dari 16,1 juta pedagang di Indonesia yang terdaftar dalam jaringan QRIS, 89 persennya adalah UMKM. Bank Indonesia Financial Inclusion Program for Vulnerable and Underserved Population meliputi tiga langkah penting, yaitu pemberdayaan ekonomi, dimana pemberdayaan ini diarahkan ke kaum perempuan yang ingin menjadi pengusaha skala kecil.
 
Kemudian pengembangan kapasitas melalui dukungan untuk mendorong inovasi dan digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan manajemen keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Ketiga, harmonisasi kebijakan melalui implementasi UU Cipta Kerja dan simplifikasi perizinan.
 
Executive Vice President Global Advocacy of Women's World Banking (WWB) Andy Woolnough memaparkan tiga contoh project dari WWB di Indonesia.
 
Pertama, investasi pada Amartha, perusahaan P2P lending yang berfokus pada kredit mikro di rural underserved population. Model bisnis mereka memungkinkan perempuan untuk dapat memperoleh akses untuk mengembangkan bisnis, meskipun berada di daerah terpencil.
 
Selanjutnya, WWB juga pernah melakukan kajian mengenai adopsi digital oleh kelompok ultra mikro yang salah satu temuannya menyimpulkan perempuan membutuhkan solusi yang berbeda pula, sehingga pendekatan desain produk dan jasa menjadi sangat penting.
 
"Contoh terakhir, mengenai pembentukan Financial Inclusion Advocacy Hub di Indonesia dan Ethiopia bekerja sama dengan Bill & Melinda Gates Foundation, UNCDF, dan WWB sebagai katalisator upaya kolektif dari seluruh dunia yang menghubungkan masyarakat sipil, development banks, organisasi komersial, dengan tujuan untuk mendorong akses finansial yang lebih besar bagi perempuan dan pengusaha perempuan," pungkasnya.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif