Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Kemenkeu Klaim Utang RI Relatif Kecil di Antara Negara G20

Ekonomi utang luar negeri Kementerian Keuangan
Eko Nordiansyah • 14 Oktober 2020 19:07
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim utang luar negeri Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan negara anggota G20. Pasalnya utang pemerintah tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel.
 
Hal ini menanggapi laporan Bank Dunia, International Debt Statistics (IDS) 2021. Dalam laporan ini, beberapa negara berpendapatan menengah bawah memiliki Utang Luar Negeri (ULN) terbesar, termasuk Indonesia.
 
"Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan terukur (akuntabel)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun demikian, laporan perbandingan yang dimaksud tidak menyertakan negara-negara maju melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan menengah bawah, sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.
 
"Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN," ungkapnya.
 
Pada paparan perbandingan tersebut, terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G20 pada urutan ke-16. Dengan ekonomi yang besar, utang pemerintah tanpa BUMN dan swasta relatif rendah, yakni 29,8 persen di Desember 2019.
 
"Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya," jelas dia.
 
Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), ULN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan Swasta. Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar USD199,88 miliar atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.
 
Ia menambahkan, data publikasi IDS 2021 oleh Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut. Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta.
 
"Pemerintah terus berkoordinasi, dalam hal ini dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.

 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif