Penjelasan Menkeu Soal THR bagi PNS, Non-PNS dan Guru di Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-PNS, dan guru di daerah. Semua PNS daerah, termasuk perangkat desa yang berstatus PNS, mendapatkan THR dan gaji ke-13 sama seperti halnya PNS di kementerian/lembaga.

"Hanya besarannya disesuaikan dengan penghasilannya seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan perbaikan penghasilan di masing-masing daerah," tulis Ani sapaan akrabnya, seperti dikutip dari laman resmi Facebook milik Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Sabtu, 26 Mei 2018.

Mengenai pembayaran THR bagi pegawai honorer atau non-PNS yang merupakan pegawai pemerintah daerah (pemda), THR untuk non-PNS di daerah, sesuai Permendagri No 33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

"Antara lain diatur penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pengawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14," lanjutnya.

Mengenai pemberian honorarium bagi PNSD dan non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD, karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

"Sementara untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR," jelas Ani.

Terkait THR untuk guru daerah, kebijakan THR untuk guru tidak termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah terpencil. Sesuai Pasal 63 PP No 58/2005 dan Permendagri No 13/2006, pemprov dapat memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD.

Kebijakan pemberian TPP bagi guru di masing-masing daerah berbeda-beda, ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

 



(ABD)